Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Senator AS Minta Biden Perpanjang Batas Waktu TikTok untuk Jual Aset

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 14:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dua senator Amerika Serikat (AS), Ed Markey dari Partai Demokrat dan Rand Paul dari Partai Republik, mendesak Presiden Joe Biden untuk memperpanjang batas waktu 90 hari bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual aset aplikasi tersebut atau menghadapi larangan di AS.

"Mengingat masa depan hukum yang tidak pasti dan konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk mengajukan perpanjangan 90 hari sebelum tanggal 19 Januari," tulis para senator kepada Biden, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 20 Desember 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengumumkan bahwa mereka akan mempertimbangkan gugatan hukum terhadap TikTok dan ByteDance. Mereka diminta untuk memutuskan apakah larangan atau penjualan aplikasi TikTok bisa dihentikan, dan akan mengadakan sidang mengenai hal tersebut pada 10 Januari 2025.


Berdasarkan undang-undang yang disahkan Senat, TikTok akan dilarang di AS kecuali ByteDance menjualnya paling lambat 19 Januari 2025. 

Undang-undang tersebut juga memberi pemerintah AS kewenangan luas untuk melarang aplikasi milik asing lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data warga Amerika.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya