Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

The Fed Tolak Terlibat dalam Upaya Pemerintah Menimbun Bitcoin

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 07:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank sentral AS tidak ingin terlibat dalam upaya pemerintah menimbun Bitcoin dalam jumlah besar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, dalam konferensi pers setelah pertemuan kebijakan dua hari terakhir. 

Berdasarkan laporan di media sosial X, Powell menjelaskan bahwa The Fed secara hukum tidak diperbolehkan memiliki Bitcoin.


"Kami tidak diperbolehkan memiliki bitcoin," kata Powell, sambil mengisyaratkan ketidakpastian kebijakan moneter di bulan-bulan mendatang, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 20 Desember 2024.

Ia menambahkan, jika ada keinginan untuk mengubah aturan tersebut, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kongres.

"Itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Kongres, tetapi kami tidak mengharapkan perubahan hukum di Fed," kata Powell.

Isu mengenai Cadangan Bitcoin Strategis mulai menjadi perhatian publik setelah presiden terpilih Donald Trump mengungkapkan gagasan tersebut.

Trump sebelumnya telah mengisyaratkan akan membuat cadangan strategis bitcoin AS. 

Namun, ia belum memberikan perincian tentang apa saja yang diperlukan untuk cadangan tersebut, selain mengatakan bahwa kepemilikan awalnya dapat mencakup bitcoin yang disita dari kasus kejahatan.

Saat ini, pemerintah memegang sekitar 200.000 Bitcoin dengan nilai sekitar 21 miliar Dolar AS. Akan tetapi, rencana ini belum memiliki detil yang jelas.

Bitcoin telah naik lebih dari dua kali lipat tahun ini menjadi lebih dari 100.000 Dolar AS karena optimisme atas sikap Trump yang pro-kripto.

Namun, komentar Powell tersebut ternyata memberikan pukulan langsung pada pasar, dan menjatuhkan harga Bitcoin.

Hari ini, Bitcoin memperpanjang aksi jualnya setelah keputusan Fed. Dalam mata uang kripto, bitcoin turun 4,43 persen menjadi 96,569.00 Dolar AS. Ethereum turun 7,86 persen menjadi 3,401.20 Dolar AS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya