Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

The Fed Tolak Terlibat dalam Upaya Pemerintah Menimbun Bitcoin

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 07:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank sentral AS tidak ingin terlibat dalam upaya pemerintah menimbun Bitcoin dalam jumlah besar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, dalam konferensi pers setelah pertemuan kebijakan dua hari terakhir. 

Berdasarkan laporan di media sosial X, Powell menjelaskan bahwa The Fed secara hukum tidak diperbolehkan memiliki Bitcoin.


"Kami tidak diperbolehkan memiliki bitcoin," kata Powell, sambil mengisyaratkan ketidakpastian kebijakan moneter di bulan-bulan mendatang, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 20 Desember 2024.

Ia menambahkan, jika ada keinginan untuk mengubah aturan tersebut, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kongres.

"Itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Kongres, tetapi kami tidak mengharapkan perubahan hukum di Fed," kata Powell.

Isu mengenai Cadangan Bitcoin Strategis mulai menjadi perhatian publik setelah presiden terpilih Donald Trump mengungkapkan gagasan tersebut.

Trump sebelumnya telah mengisyaratkan akan membuat cadangan strategis bitcoin AS. 

Namun, ia belum memberikan perincian tentang apa saja yang diperlukan untuk cadangan tersebut, selain mengatakan bahwa kepemilikan awalnya dapat mencakup bitcoin yang disita dari kasus kejahatan.

Saat ini, pemerintah memegang sekitar 200.000 Bitcoin dengan nilai sekitar 21 miliar Dolar AS. Akan tetapi, rencana ini belum memiliki detil yang jelas.

Bitcoin telah naik lebih dari dua kali lipat tahun ini menjadi lebih dari 100.000 Dolar AS karena optimisme atas sikap Trump yang pro-kripto.

Namun, komentar Powell tersebut ternyata memberikan pukulan langsung pada pasar, dan menjatuhkan harga Bitcoin.

Hari ini, Bitcoin memperpanjang aksi jualnya setelah keputusan Fed. Dalam mata uang kripto, bitcoin turun 4,43 persen menjadi 96,569.00 Dolar AS. Ethereum turun 7,86 persen menjadi 3,401.20 Dolar AS.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya