Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

The Fed Tolak Terlibat dalam Upaya Pemerintah Menimbun Bitcoin

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 07:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank sentral AS tidak ingin terlibat dalam upaya pemerintah menimbun Bitcoin dalam jumlah besar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, dalam konferensi pers setelah pertemuan kebijakan dua hari terakhir. 

Berdasarkan laporan di media sosial X, Powell menjelaskan bahwa The Fed secara hukum tidak diperbolehkan memiliki Bitcoin.


"Kami tidak diperbolehkan memiliki bitcoin," kata Powell, sambil mengisyaratkan ketidakpastian kebijakan moneter di bulan-bulan mendatang, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 20 Desember 2024.

Ia menambahkan, jika ada keinginan untuk mengubah aturan tersebut, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kongres.

"Itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Kongres, tetapi kami tidak mengharapkan perubahan hukum di Fed," kata Powell.

Isu mengenai Cadangan Bitcoin Strategis mulai menjadi perhatian publik setelah presiden terpilih Donald Trump mengungkapkan gagasan tersebut.

Trump sebelumnya telah mengisyaratkan akan membuat cadangan strategis bitcoin AS. 

Namun, ia belum memberikan perincian tentang apa saja yang diperlukan untuk cadangan tersebut, selain mengatakan bahwa kepemilikan awalnya dapat mencakup bitcoin yang disita dari kasus kejahatan.

Saat ini, pemerintah memegang sekitar 200.000 Bitcoin dengan nilai sekitar 21 miliar Dolar AS. Akan tetapi, rencana ini belum memiliki detil yang jelas.

Bitcoin telah naik lebih dari dua kali lipat tahun ini menjadi lebih dari 100.000 Dolar AS karena optimisme atas sikap Trump yang pro-kripto.

Namun, komentar Powell tersebut ternyata memberikan pukulan langsung pada pasar, dan menjatuhkan harga Bitcoin.

Hari ini, Bitcoin memperpanjang aksi jualnya setelah keputusan Fed. Dalam mata uang kripto, bitcoin turun 4,43 persen menjadi 96,569.00 Dolar AS. Ethereum turun 7,86 persen menjadi 3,401.20 Dolar AS.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya