Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

The Fed Tolak Terlibat dalam Upaya Pemerintah Menimbun Bitcoin

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 07:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank sentral AS tidak ingin terlibat dalam upaya pemerintah menimbun Bitcoin dalam jumlah besar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, dalam konferensi pers setelah pertemuan kebijakan dua hari terakhir. 

Berdasarkan laporan di media sosial X, Powell menjelaskan bahwa The Fed secara hukum tidak diperbolehkan memiliki Bitcoin.


"Kami tidak diperbolehkan memiliki bitcoin," kata Powell, sambil mengisyaratkan ketidakpastian kebijakan moneter di bulan-bulan mendatang, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 20 Desember 2024.

Ia menambahkan, jika ada keinginan untuk mengubah aturan tersebut, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kongres.

"Itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Kongres, tetapi kami tidak mengharapkan perubahan hukum di Fed," kata Powell.

Isu mengenai Cadangan Bitcoin Strategis mulai menjadi perhatian publik setelah presiden terpilih Donald Trump mengungkapkan gagasan tersebut.

Trump sebelumnya telah mengisyaratkan akan membuat cadangan strategis bitcoin AS. 

Namun, ia belum memberikan perincian tentang apa saja yang diperlukan untuk cadangan tersebut, selain mengatakan bahwa kepemilikan awalnya dapat mencakup bitcoin yang disita dari kasus kejahatan.

Saat ini, pemerintah memegang sekitar 200.000 Bitcoin dengan nilai sekitar 21 miliar Dolar AS. Akan tetapi, rencana ini belum memiliki detil yang jelas.

Bitcoin telah naik lebih dari dua kali lipat tahun ini menjadi lebih dari 100.000 Dolar AS karena optimisme atas sikap Trump yang pro-kripto.

Namun, komentar Powell tersebut ternyata memberikan pukulan langsung pada pasar, dan menjatuhkan harga Bitcoin.

Hari ini, Bitcoin memperpanjang aksi jualnya setelah keputusan Fed. Dalam mata uang kripto, bitcoin turun 4,43 persen menjadi 96,569.00 Dolar AS. Ethereum turun 7,86 persen menjadi 3,401.20 Dolar AS.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya