Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

The Fed Tolak Terlibat dalam Upaya Pemerintah Menimbun Bitcoin

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 07:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bank sentral AS tidak ingin terlibat dalam upaya pemerintah menimbun Bitcoin dalam jumlah besar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, dalam konferensi pers setelah pertemuan kebijakan dua hari terakhir. 

Berdasarkan laporan di media sosial X, Powell menjelaskan bahwa The Fed secara hukum tidak diperbolehkan memiliki Bitcoin.


"Kami tidak diperbolehkan memiliki bitcoin," kata Powell, sambil mengisyaratkan ketidakpastian kebijakan moneter di bulan-bulan mendatang, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 20 Desember 2024.

Ia menambahkan, jika ada keinginan untuk mengubah aturan tersebut, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kongres.

"Itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Kongres, tetapi kami tidak mengharapkan perubahan hukum di Fed," kata Powell.

Isu mengenai Cadangan Bitcoin Strategis mulai menjadi perhatian publik setelah presiden terpilih Donald Trump mengungkapkan gagasan tersebut.

Trump sebelumnya telah mengisyaratkan akan membuat cadangan strategis bitcoin AS. 

Namun, ia belum memberikan perincian tentang apa saja yang diperlukan untuk cadangan tersebut, selain mengatakan bahwa kepemilikan awalnya dapat mencakup bitcoin yang disita dari kasus kejahatan.

Saat ini, pemerintah memegang sekitar 200.000 Bitcoin dengan nilai sekitar 21 miliar Dolar AS. Akan tetapi, rencana ini belum memiliki detil yang jelas.

Bitcoin telah naik lebih dari dua kali lipat tahun ini menjadi lebih dari 100.000 Dolar AS karena optimisme atas sikap Trump yang pro-kripto.

Namun, komentar Powell tersebut ternyata memberikan pukulan langsung pada pasar, dan menjatuhkan harga Bitcoin.

Hari ini, Bitcoin memperpanjang aksi jualnya setelah keputusan Fed. Dalam mata uang kripto, bitcoin turun 4,43 persen menjadi 96,569.00 Dolar AS. Ethereum turun 7,86 persen menjadi 3,401.20 Dolar AS.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya