Tentukan Pilkada Langsung atau DPRD Perlu Voting Publik

Usulan agar Pilkada dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menimbulkan perdebatan.

Untuk mengatasi polemik ini, Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto, mengusulkan voting publik sebagai solusi demokratis.

“Jika mayoritas rakyat setuju Pilkada melalui DPRD, saya akan mendukungnya. Namun jika mayoritas menolak, usulan ini harus dibatalkan," kata Sugiyanto kepada RMOL, Rabu 18 Desember 2024.

Sugiyanto menyinggung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang sukses diselenggarakan di 545 daerah dengan aman dan damai, membuktikan kedewasaan demokrasi Indonesia.

Dia berharap mekanisme Pilkada langsung dapat dipertahankan sebagai simbol kemajuan demokrasi, kecuali rakyat memutuskan sebaliknya melalui mekanisme voting publik.

“Di tengah perdebatan ini, kita harus ingat bahwa demokrasi adalah milik rakyat. Jika kita menginginkan demokrasi sejati, hak suara rakyat harus dihormati," pungkas Sugiyanto.

Presiden Prabowo sebelumnya membandingkan Pilkada langsung di Indonesia dengan Pilkada di beberapa negara lain yang dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, sistem yang diterapkan negara lain itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo saat HUT ke-60 Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis malam 12 Desember 2024.