Berita

Kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh/Net

Hukum

PKB:

Bongkar Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Whoosh!

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 11:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menindaklanjuti temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan persekongkolan dalam pengadaan rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Demikian permintaan Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim kepada wartawan di Jakarta, Selasa 17 Desember 2024.

"KPK harus segera turun tangan (selidiki dugaan persekongkolan pengadaan rangkaian kereta cepat). Agar informasi ini tidak menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di masyarakat," kata Gus Rivqy, sapaan Rivqy Abdul Halim.


Gus Rivqy mengaku kecewa apabila informasi KPPU tersebut benar, karena telah mencoreng moda transportasi kebanggaan Indonesia tersebut.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, praktik korupsi di dunia perkeretaapian bukan kali ini saja terjadi. Ia menyebut proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi juga pernah tersandung kasus hukum.

"Entah sudah berapa kali kasus begini terjadi, Trans Sulawesi juga dikorupsi. Ini kok kereta cepat juga ada temuan," kata Gus Rivqy

Gus Rivqy juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir menegakkan komitmennya dalam memberantas korupsi di lingkungan BUMN.

"Tidak ada pilihan lain kecuali diusut sampai ke akarnya," pungkas Gus Rivqy. 

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur, mengatakan, dugaan persengkongkolan dalam pengadaan rangkaian kereta cepat Whoosh bersumber dari laporan masyarakat yang melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia sebagai Terlapor I (yang juga merupakan panitia tender) dan PT Anugerah Logistik Prestasindo sebagai Terlapor II.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya