Selama Masih Ada Warga Miskin, Demokrasi Belum Jamin Kehidupan Bangsa

Demokrasi merupakan asas sekaligus pondasi negara Indonesia. Lewat demokrasi, diharapkan akan terwujud sebuah pola hidup yang baik berdasarkan pada mufakat yang diambil melalui jalur musyawarah.

Namun, di mata tokoh sekaligus mantan Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi, demokrasi di Indonesia yang terjadi saat ini, belum bisa dikatakan final.

"Seiring perkembangan zaman, demokrasi saat ini menunjukkan dinamisasi yang cukup menggeliat. Namun, melihat fakta, masih adanya kemiskinan, maka demokrasi saat ini belum menjamin kehidupan berbangsa," kata Rukma, di sela-sela FGD {Jawa Tengah Menatap Era Baru" yang diinisiasi RMOLJateng di Frontone HK, Semarang, Senin 16 Desember 2024.

Karena itu, seiring dengan wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengembalikan proses pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD, Rukma menilai, langkah itu bisa menjadi solusi yang baik untuk mewujudkan sistem demokrasi ke depan.

"Dari sisi ekonomi, sistem demokrasi terpimpin cukup efisien. Dan bisa jadi solusi untuk menumbuhkan proses demokrasi yang baik. Setelah tidak ada lagi orang miskin dan bodoh, maka demokrasi terpilih bisa kembali diterapkan," ucapnya.

Sebelumnya, Rukma menyebut, terlepas dari dinamisasi kemelut politik, harus diakui memang saat ini kondisi negara memang tidak baik-baik saja. 

"Hal itu bisa dilihat dari harga yang melambung tinggi, belum lagi rencana pajak (PPN) 12 persen. Ini yang menjadi banyak warga yang sudah capai dengan politik. Jadi bagaimana bicara demokrasi, wong ngomong politik aja emoh," ujarnya.

Karena itu, ia berharap dengan kondisi seperti ini, ke depan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa menetapkan kerangka kerja yang mengarah pada kepentingan publik.