Berita

Komaruddin Watubun (tengah). /Ist

Politik

Intervensi MK dan Merusak Demokrasi jadi Alasan PDIP Pecat Jokowi

SENIN, 16 DESEMBER 2024 | 20:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan pemecatan terhadap 27 kadernya termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Pemecatan ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, yang mendapatkan perintah langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Adapun, alasan utama pemecatan terhadap Jokowi terkait adanya pelanggaran etik dan disiplin partai. 


Menurut PDIP, Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai merusak sistem demokrasi, hukum, serta moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” kata Komaruddin dalam keterangan resminya, Senin, 16 Desember 2024.  

Selain Jokowi, sejumlah nama lainnya juga dipecat karena melanggar etik partai, terutama terkait dengan pencalonan diri dalam Pilkada dan Pilpres 2024 dari partai lain. 

Beberapa di antaranya termasuk Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden dari partai lain, serta Muhammad Bobby Afif Nasution yang maju dalam Pilkada 2024 sebagai calon gubernur dari partai lain.

“Gibran Rakabuming Raka melanggar etik partai maju Calon Wakil Presiden 2024 dari Partai Lain. Muhammad Bobby Afif Nasution melanggar etik Partai maju Calon Gubernur Pilkada 2024 dari Partai lain,” kata Komaruddin. 

Berikut adalah daftar lengkap anggota PDIP yang dipecat beserta alasan pemecatannya:

1. H. Lalu Budi Suryata
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
• Asal daerah NTB

2. Putu Agus Suradnyana
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Bali

3. Putu Alit Yandinata
• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Bali

4. Muhammad Alfian Mawardi
• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain 
• Asal daerah Kalimantan Tengah

5. Hugua
• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Sulawesi Tenggara

6. Elisa Kambu
• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Papua Barat Daya

7. John Wempi Wetipo
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Papua Tengah

8. Willem Wandik
• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Papua Tengah

9. Suprapto
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
• Asal daerah Sorong/Papua Barat Daya

10. Gunawan HS
• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Malang/Jawa Timur

11. Heriyus
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Murung Raya/ Kalimantan Tengah

12. Ery Suandi
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Karimun/ Kep. Riau

13. Fajarius Laia
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
• Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara

14. Mada Marlince Rumaikewi
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
• Asal daerah Mamberamo Raya/ Papua

15. Feri Leasiwal
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah P. Morotai/ Maluku Utara

16. Lusiany Inggilina Damar
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain 
• Asal daerah Halmahera Barat/ Maluku Utara

17. Dorthea Gohea
• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain
• Asal daerah Nias Selatan/Sumatera Utara

18. Weski Omega Simanungkalit
• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
• Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

19. Arimitara Halawa
• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
• Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

20. Camelia Neneng Susanty Sinurat
• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
• Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

21. Sihol Marudut Siregar
• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
• Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

22. Hilarius Duha
• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
• Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara

23. Yustina Repi
• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
• Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara

24. Effendi Muara Sakti Simbolon
• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan
• Asal daerah DKI Jakarta

25. Joko Widodo
• Menyalahgunakan kekuasaan untuk
mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat
• Asal daerah Solo/ Jawa Tengah

26. Gibran Rakabuming Raka
• Melanggar etik partai maju Calon Wakil Presiden 2024 dari Partai Lain
• Asal daerah Solo/ Jawa Tengah

27. Muhammad Bobby Afif Nasution
• Melanggar etik Partai maju Calon Gubernur Pilkada 2024 dari Partai Lain
• Asal daerah Kota Medan/ Sumatera Utara.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya