Digitalisasi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi solusi utama untuk menghemat biaya tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Demikian disampaikan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto kepada RMOL, Minggu 15 Desember 2024.
Ia mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk menekan biaya pelaksanaan Pilkada serentak, yang selama ini dianggap membebani anggaran negara.
"Pemanfaatan teknologi digital, baik untuk kampanye maupun pemungutan suara, dapat memangkas berbagai biaya yang biasanya diperlukan," kata Sugiyanto.
Kampanye, misalnya, bisa dilakukan melalui media sosial atau platform daring resmi yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya. Metode ini tidak hanya menghemat biaya tetapi juga meningkatkan transparansi.
Ia juga mengusulkan penerapan sistem e-voting, yang memungkinkan pemilih memberikan suara secara daring.
Dengan cara ini, kebutuhan logistik fisik seperti surat suara, kotak suara, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat diminimalkan.
“Dalam hal pemungutan suara, penerapan e-voting menjadi solusi modern," kata Sugiyanto.
Selain teknologi, Sugiyanto menekankan pentingnya perbaikan regulasi, terutama dalam hal pengawasan dana kampanye. Hal ini sekaligus dapat mengurangi praktik politik uang atau money politics.
Ia menyebut sistem Pilkada langsung tetap bisa menghemat biaya politik jika pengaturan dan pengawasannya dilakukan dengan lebih ketat dan transparan.
“Jika alasan utama perubahan adalah biaya tinggi, maka seharusnya fokus diarahkan pada evaluasi sistem dan penguatan regulasi," kata Sugiyanto.
"Maka yang harus diperbaiki adalah regulasi, sistem Pilkada, dan penerapan teknologi, bukan malah mengembalikan Pilkada ke mekanisme pemilihan oleh DPRD," tutupnya.
