Ilustrasi Pilkada 2024/Ist
Usulan untuk mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD adalah wacana lama yang sudah tidak relevan untuk dibahas lagi.
Demikian penegasan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto melalui keterangan tertulisnya, Minggu 15 Desember 2024.
"Pilkada lewat DPRD kontraproduktif terhadap semangat reformasi yang diperjuangkan pada 1998," kata Sugiyanto.
Soal Pilkada langsung kerap dikritik karena berbiaya tinggi, menurut Sugiyanto, hal itu bukan hanya terkait sistem pemilu, melainkan karena regulasi dan praktik politik yang belum optimal.
"Sistem Pilkada langsung, jika diatur dengan lebih ketat dan transparan sebenarnya bisa mengurangi biaya politik, termasuk persoalan politik uang atau money politik," kata Sugiyanto.
Masalahnya, kata Sugiyanto, adalah banyaknya celah dalam regulasi. Seperti lemahnya pengawasan dana kampanye yang menjadi pintu masuk bagi politik transaksional.
"Partai politik juga memiliki andil besar dalam menciptakan ekonomi biaya tinggi, karena sering berorientasi pada kemenangan semata, tanpa memperhatikan keadilan publik dan idealisme," kata Sugiyanto.
Jika alasan utama perubahan adalah biaya tinggi, kata Sugiyanto, maka seharusnya fokus diarahkan pada evaluasi sistem dan penguatan regulasi.
Gagasan untuk mengganti mekanisme yang telah memberikan ruang lebih besar kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya, lanjut Sugiyanto, justru dapat dianggap sebagai suatu ketidakadilan.
