Berita

Ilustrasi/Reuters

Otomotif

Pemerintah Transisi Trump Rekomendasikan Pelaporan Kecelakaan Mobil Swakemudi Dihapus

SABTU, 14 DESEMBER 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tim transisi Presiden terpilih Donald Trump ingin pemerintahan yang baru mencabut peraturan yang mengharuskan produsen mobil melaporkan kecelakaan yang melibatkan kendaraan buatannya terutama kendaraan dengan sistem swakemudi atau pengemudian otomatis.

Hal ini tentu sejalan dengan keinginan Tesla. Tesla, milik Elon Musk memang  menentang peraturan tersebut. 

Peraturan itu mengharuskan produsen mobil melaporkan kecelakaan jika sistem mengemudi otomatis diaktifkan dalam waktu 30 detik setelah kejadian. 


Dikutip dari Reuters, Sabtu 14 Desember 2024, peraturan tersebut, saat ini menimbulkan hambatan yang signifikan bagi perusahaan yang ingin menggunakan kendaraan tanpa setir atau pedal kaki, seperti yang tengah direncanakan Tesla. Dalam beberapa waktu terakhir, Musk tengah mempertaruhkan masa depan mobil listrik pada teknologi swakemudi dan kecerdasan buatan.

Musk, orang terkaya di dunia, menghabiskan lebih dari seperempat miliar Dolar AS untuk membantu Trump terpilih sebagai presiden.

Menghapus ketentuan pengungkapan kecelakaan akan sangat menguntungkan Tesla, yang telah melaporkan sebagian besar kecelakaan - lebih dari 1.500 - kepada regulator keselamatan federal di bawah program tersebut.

Tesla telah menjadi sasaran investigasi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), termasuk tiga yang berasal dari data.

Peraturan yang ditetapkan pada tahun 2021 itu diusulkan dicabut dan meminta pemerintahan Trump mendatang  "meliberalisasi" peraturan tentang kendaraan otonom dan memberlakukan "peraturan dasar" yang akan memungkinkan pengembangan dalam industri tersebut. 

Tim transisi yang bertugas menyusun strategi kebijakan otomatis 100 hari mengatakan, peraturan tersebut adalah mandat untuk pengumpulan data yang “berlebihan”.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya