Berita

Ilustrasi/Reuters

Otomotif

Pemerintah Transisi Trump Rekomendasikan Pelaporan Kecelakaan Mobil Swakemudi Dihapus

SABTU, 14 DESEMBER 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tim transisi Presiden terpilih Donald Trump ingin pemerintahan yang baru mencabut peraturan yang mengharuskan produsen mobil melaporkan kecelakaan yang melibatkan kendaraan buatannya terutama kendaraan dengan sistem swakemudi atau pengemudian otomatis.

Hal ini tentu sejalan dengan keinginan Tesla. Tesla, milik Elon Musk memang  menentang peraturan tersebut. 

Peraturan itu mengharuskan produsen mobil melaporkan kecelakaan jika sistem mengemudi otomatis diaktifkan dalam waktu 30 detik setelah kejadian. 


Dikutip dari Reuters, Sabtu 14 Desember 2024, peraturan tersebut, saat ini menimbulkan hambatan yang signifikan bagi perusahaan yang ingin menggunakan kendaraan tanpa setir atau pedal kaki, seperti yang tengah direncanakan Tesla. Dalam beberapa waktu terakhir, Musk tengah mempertaruhkan masa depan mobil listrik pada teknologi swakemudi dan kecerdasan buatan.

Musk, orang terkaya di dunia, menghabiskan lebih dari seperempat miliar Dolar AS untuk membantu Trump terpilih sebagai presiden.

Menghapus ketentuan pengungkapan kecelakaan akan sangat menguntungkan Tesla, yang telah melaporkan sebagian besar kecelakaan - lebih dari 1.500 - kepada regulator keselamatan federal di bawah program tersebut.

Tesla telah menjadi sasaran investigasi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), termasuk tiga yang berasal dari data.

Peraturan yang ditetapkan pada tahun 2021 itu diusulkan dicabut dan meminta pemerintahan Trump mendatang  "meliberalisasi" peraturan tentang kendaraan otonom dan memberlakukan "peraturan dasar" yang akan memungkinkan pengembangan dalam industri tersebut. 

Tim transisi yang bertugas menyusun strategi kebijakan otomatis 100 hari mengatakan, peraturan tersebut adalah mandat untuk pengumpulan data yang “berlebihan”.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya