Berita

Ilustrasi/Reuters

Otomotif

Pemerintah Transisi Trump Rekomendasikan Pelaporan Kecelakaan Mobil Swakemudi Dihapus

SABTU, 14 DESEMBER 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tim transisi Presiden terpilih Donald Trump ingin pemerintahan yang baru mencabut peraturan yang mengharuskan produsen mobil melaporkan kecelakaan yang melibatkan kendaraan buatannya terutama kendaraan dengan sistem swakemudi atau pengemudian otomatis.

Hal ini tentu sejalan dengan keinginan Tesla. Tesla, milik Elon Musk memang  menentang peraturan tersebut. 

Peraturan itu mengharuskan produsen mobil melaporkan kecelakaan jika sistem mengemudi otomatis diaktifkan dalam waktu 30 detik setelah kejadian. 

Dikutip dari Reuters, Sabtu 14 Desember 2024, peraturan tersebut, saat ini menimbulkan hambatan yang signifikan bagi perusahaan yang ingin menggunakan kendaraan tanpa setir atau pedal kaki, seperti yang tengah direncanakan Tesla. Dalam beberapa waktu terakhir, Musk tengah mempertaruhkan masa depan mobil listrik pada teknologi swakemudi dan kecerdasan buatan.

Musk, orang terkaya di dunia, menghabiskan lebih dari seperempat miliar Dolar AS untuk membantu Trump terpilih sebagai presiden.

Menghapus ketentuan pengungkapan kecelakaan akan sangat menguntungkan Tesla, yang telah melaporkan sebagian besar kecelakaan - lebih dari 1.500 - kepada regulator keselamatan federal di bawah program tersebut.

Tesla telah menjadi sasaran investigasi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), termasuk tiga yang berasal dari data.

Peraturan yang ditetapkan pada tahun 2021 itu diusulkan dicabut dan meminta pemerintahan Trump mendatang  "meliberalisasi" peraturan tentang kendaraan otonom dan memberlakukan "peraturan dasar" yang akan memungkinkan pengembangan dalam industri tersebut. 

Tim transisi yang bertugas menyusun strategi kebijakan otomatis 100 hari mengatakan, peraturan tersebut adalah mandat untuk pengumpulan data yang “berlebihan”.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya