Berita

Ilustrasi/Reuters

Otomotif

Pemerintah Transisi Trump Rekomendasikan Pelaporan Kecelakaan Mobil Swakemudi Dihapus

SABTU, 14 DESEMBER 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tim transisi Presiden terpilih Donald Trump ingin pemerintahan yang baru mencabut peraturan yang mengharuskan produsen mobil melaporkan kecelakaan yang melibatkan kendaraan buatannya terutama kendaraan dengan sistem swakemudi atau pengemudian otomatis.

Hal ini tentu sejalan dengan keinginan Tesla. Tesla, milik Elon Musk memang  menentang peraturan tersebut. 

Peraturan itu mengharuskan produsen mobil melaporkan kecelakaan jika sistem mengemudi otomatis diaktifkan dalam waktu 30 detik setelah kejadian. 

Dikutip dari Reuters, Sabtu 14 Desember 2024, peraturan tersebut, saat ini menimbulkan hambatan yang signifikan bagi perusahaan yang ingin menggunakan kendaraan tanpa setir atau pedal kaki, seperti yang tengah direncanakan Tesla. Dalam beberapa waktu terakhir, Musk tengah mempertaruhkan masa depan mobil listrik pada teknologi swakemudi dan kecerdasan buatan.

Musk, orang terkaya di dunia, menghabiskan lebih dari seperempat miliar Dolar AS untuk membantu Trump terpilih sebagai presiden.

Menghapus ketentuan pengungkapan kecelakaan akan sangat menguntungkan Tesla, yang telah melaporkan sebagian besar kecelakaan - lebih dari 1.500 - kepada regulator keselamatan federal di bawah program tersebut.

Tesla telah menjadi sasaran investigasi National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), termasuk tiga yang berasal dari data.

Peraturan yang ditetapkan pada tahun 2021 itu diusulkan dicabut dan meminta pemerintahan Trump mendatang  "meliberalisasi" peraturan tentang kendaraan otonom dan memberlakukan "peraturan dasar" yang akan memungkinkan pengembangan dalam industri tersebut. 

Tim transisi yang bertugas menyusun strategi kebijakan otomatis 100 hari mengatakan, peraturan tersebut adalah mandat untuk pengumpulan data yang “berlebihan”.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya