Deddy Yevri Sitorus (tengah). /RMOL
DPP PDIP tidak ingin terburu-buru dalam bersikap terkait keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang berharap pemilihan Kepala Daerah dikembalikan ke DPRD.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat malam 13 Desember 2024.
“Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru,” kata Deddy.
Namun demikian, Deddy menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama.
“Prinsip utama dalam pemilu, vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahan melalui pemilu langsung,” tegasnya.
Mengenai mahalnya biaya pemilu, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP ini menyebut bahwa hal itu disebabkan oleh hilangnya moral etika dan keserakahan yang ingin mengangkangi peraturan dan perundang-undangan.
“Itu yang membuat biaya mahal,” tegas Deddy.
Atas dasar itu, Deddy menyatakan bahwa dalam hal biaya pemilu mahal, rakyat tidak boleh disalahkan.
“Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar,” kata Deddy.
“Jadi periksa dulu dalam partai politiknya. Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak,” imbuhnya menegaskan.
Terlepas dari itu, Deddy menegaskan bahwa pihaknya tetap menginginkan agar pemilu langsung harus tetap dipertahankan.
“Pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” tegasnya.
“Soal-soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak cara untuk melakukan itu,” demikian Deddy.
Turut hadir saat jumpa pers, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy, dan Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat tanpa mengeluarkan anggaran negara yang cukup besar.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?" ucap Prabowo ketika memberikan sambutan di acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.
"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi," jelasnya.
Lantas ia meminta seluruh partai politik untuk menyepakati perlu adanya perubahan dalam sistem pilkada agar tidak menelan uang negara yang cukup banyak tersebut.
"Ini sebetulnya banyak ketum partai sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga," ajaknya.
