Berita

Mardani Ali Sera/Ist

Politik

Ini Masukan PKS yang Setujui Sikap Prabowo Soal Sistem Pilkada

JUMAT, 13 DESEMBER 2024 | 21:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dengan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi dengan mengembalikan Pilkada dipilih DPRD.

Namun, DPP PKS berpandangan perlu adanya revisi UU terkait keinginan Kepala Negara tersebut. 

“Pertama, setuju perlu ada revisi UU. Bukan hanya pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tapi yang utama dimana otonomi daerah diletakkan,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat 13 Desember 2024. 


Sebab, menurut Mardani, penempatan otonomi daerah di Kota/Kabupaten juga perlu dikaji ulang. Sehingga, usulan otonomi daerah tingkat Provinsi layak dimajukan. 

“Dengan jumlah kota kabupaten dalam satu provinsi maksimal 6-8 jumlahnya. Kalau ikut Jakarta, pemilihan di level Provinsi dengan Bupati dan Walikota diangkat Gubernur,” tuturnya. 

Ketua BKSAP DPR RI periode 2024-2029 ini menambahkan, gabungan 6-8 kota dan kabupaten secara anggaran cukup 'nendang' mewujudkan kota layak huni. Dalam hal ini mengupayakan pendidikan berkualitas hingga lapangan pekerjaaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat tanpa mengeluarkan anggaran negara yang cukup besar.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?" ucap Prabowo ketika memberikan sambutan di acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024.

Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.

"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi," jelasnya.

Lantas ia meminta seluruh partai politik untuk menyepakati perlu adanya perubahan dalam sistem pilkada agar tidak menelan uang negara yang cukup banyak tersebut.

"Ini sebetulnya banyak ketum partai sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga," ajaknya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya