Berita

Mardani Ali Sera/Ist

Politik

Ini Masukan PKS yang Setujui Sikap Prabowo Soal Sistem Pilkada

JUMAT, 13 DESEMBER 2024 | 21:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dengan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi dengan mengembalikan Pilkada dipilih DPRD.

Namun, DPP PKS berpandangan perlu adanya revisi UU terkait keinginan Kepala Negara tersebut. 

“Pertama, setuju perlu ada revisi UU. Bukan hanya pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tapi yang utama dimana otonomi daerah diletakkan,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat 13 Desember 2024. 

Sebab, menurut Mardani, penempatan otonomi daerah di Kota/Kabupaten juga perlu dikaji ulang. Sehingga, usulan otonomi daerah tingkat Provinsi layak dimajukan. 

“Dengan jumlah kota kabupaten dalam satu provinsi maksimal 6-8 jumlahnya. Kalau ikut Jakarta, pemilihan di level Provinsi dengan Bupati dan Walikota diangkat Gubernur,” tuturnya. 

Ketua BKSAP DPR RI periode 2024-2029 ini menambahkan, gabungan 6-8 kota dan kabupaten secara anggaran cukup 'nendang' mewujudkan kota layak huni. Dalam hal ini mengupayakan pendidikan berkualitas hingga lapangan pekerjaaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat tanpa mengeluarkan anggaran negara yang cukup besar.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?" ucap Prabowo ketika memberikan sambutan di acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024.

Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.

"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi," jelasnya.

Lantas ia meminta seluruh partai politik untuk menyepakati perlu adanya perubahan dalam sistem pilkada agar tidak menelan uang negara yang cukup banyak tersebut.

"Ini sebetulnya banyak ketum partai sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga," ajaknya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya