Berita

Mardani Ali Sera/Ist

Politik

Ini Masukan PKS yang Setujui Sikap Prabowo Soal Sistem Pilkada

JUMAT, 13 DESEMBER 2024 | 21:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dengan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi dengan mengembalikan Pilkada dipilih DPRD.

Namun, DPP PKS berpandangan perlu adanya revisi UU terkait keinginan Kepala Negara tersebut. 

“Pertama, setuju perlu ada revisi UU. Bukan hanya pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tapi yang utama dimana otonomi daerah diletakkan,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat 13 Desember 2024. 


Sebab, menurut Mardani, penempatan otonomi daerah di Kota/Kabupaten juga perlu dikaji ulang. Sehingga, usulan otonomi daerah tingkat Provinsi layak dimajukan. 

“Dengan jumlah kota kabupaten dalam satu provinsi maksimal 6-8 jumlahnya. Kalau ikut Jakarta, pemilihan di level Provinsi dengan Bupati dan Walikota diangkat Gubernur,” tuturnya. 

Ketua BKSAP DPR RI periode 2024-2029 ini menambahkan, gabungan 6-8 kota dan kabupaten secara anggaran cukup 'nendang' mewujudkan kota layak huni. Dalam hal ini mengupayakan pendidikan berkualitas hingga lapangan pekerjaaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat tanpa mengeluarkan anggaran negara yang cukup besar.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?" ucap Prabowo ketika memberikan sambutan di acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024.

Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.

"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi," jelasnya.

Lantas ia meminta seluruh partai politik untuk menyepakati perlu adanya perubahan dalam sistem pilkada agar tidak menelan uang negara yang cukup banyak tersebut.

"Ini sebetulnya banyak ketum partai sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga," ajaknya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya