Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berhasil menyelenggarakan kegiatan Rembuk Pangan Pesisir di 35 Kabupaten/kota basis KNTI pada 1-10 Desember 2024.
Puncaknya, KNTI melaksanakan Rembuk Pangan Pesisir Nasional di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta pada Kamis, 12 Desember 2024.
Kegiatan ini turut dihadiri pengurus KNTI dan badan otonom perempuan KPPI (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) serta badan otonom kepemudaan Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI).
Ketua Pelaksana Kegiatan, Niko Amrullah menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen KNTI untuk berpartisipasi dalam mewujudkan swasembada pangan dan juga program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menghasilkan rumusan rekomendasi dalam memperkuat ekosistem kemandirian dan kedaulatan pangan dari laut, serta mempererat tali silaturahmi di antara kita semua,” terang Niko.
Lanjut dia, pihaknya berharap ada ikhtiar bersama untuk memperkuat ekosistem kemandirian dan kedaulatan pangan dari laut, dapat terwujud melalui kegiatan rembuk perempuan pesisir.
Sementara itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyampaikan komitmen mendukung agenda kemandirian pangan pemerintah, khususnya pesisir.
“Kami mendukung kemandirian pangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, kami siap bersama-sama berjuang agar pangan dari kelautan perikanan menjadi pangan unggulan. Sekaligus menjawab persoalan krisis pangan dalam negeri dan dunia,” ujar Dani.
“Kami percaya dapat terwujud itu semua, karena nelayan kita kuat, tangguh dan berani. Selain itu, pembudidaya kita juga sangat produktif, sehingga sektor kelautan perikanan akan mampu mencukupi kebutuh protein dalam negeri dan dunia,” jelasnya.
Dani menyampaikan bahwa Koperasi KNTI siap ikut andil dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Keterlibatan koperasi nelayan dalam MBG akan mendorong kesejahteraan nelayan,” ungkap dia.
Selain itu, Dani juga menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai ekosistem sumber daya penghasil pangan.
“Laut yang kotor dan rusak, akan menyebabkan kemiskinan nelayan. Oleh karena itu, KNTI melakukan langkah-langkah untuk mendorong keberlanjutan lingkungan atau ekosistem laut, sebagai wujud nyata menjaga sumber daya pangan dan kesejahteraan nelayan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Dandy Satria Iswara yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan, menyampaikan bahwa Kemenko Bidang Pangan dibentuk untuk mendukung program Asta Cita Presiden nomor dua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
“Swasembada pangan ditargetkan akan dicapai pada 2027. UU pangan mengamanatkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan, dan Keamanan Pangan. Negara harus memiliki kemampuan dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dalam negeri untuk menjamin kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan yang berdaulat dan aman untuk dikonsumsi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal,” jelas Dandy.
Lanjut dia, pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang harus menyiapkan sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas nelayan pembudidaya dan petambak garam kecil, menumbuhkembangkan sistem pembiayaan dan kelembagaan, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum atas permasalahan yang dihadapi.
“Perikanan tangkap secara nasional menunjukkan bahwa peran nelayan kecil sangat besar dengan porsi armada lebih dari 90 persen dari armada perikanan tangkap nasional, dengan produksi hasil tangkapan lebih dari 70 persen dari produksi perikanan tangkap secara nasional,” bebernya.
“Dengan demikian maka pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian lebih besar terhadap nelayan kecil melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas nelayan kecil,“ pungkas Dandy.
