Wakil Ketua Wantim MUI Zainut Tauhid Sa'adi/Ist
Gagasan parlemen mendorong pemerintah terkait sertifikasi juru dakwah didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wacana ini muncul setelah mencuatnya salah satu tindakan kurang elok yang dilakukan penceramah kepada jemaahnya sendiri.
"MUI menyambut baik gagasan untuk diselenggarakan program sertifikasi juru dakwah," kata Wakil Ketua Wantim MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 Desember 2024.
Meskipun, ia lebih senang menggunakan istilah program penguatan kompetensi juru dakwah dari pada sertifikasi, karena istilah sertifikasi itu terkesan formalistik dan penyeragaman.
Pasalnya, juru ulama di daerah yang tidak mendapatkan sertifikat itu terkesan tidak boleh berdakwah.
"Saya tidak bisa membayangkan kalau program sertifikasi juru dakwah nanti diberlakukan, maka hanya para juru dakwah yang memiliki sertifikat saja yang boleh berceramah. Sementara para ustad dan kyai kampung yang tidak memiliki sertifikat, mereka tidak boleh berdakwah. Padahal secara keilmuan mereka memiliki kemampuan," katanya.
Ia mengatakan program penguatan kompetensi juru dakwah dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi penceramah agama dalam berdakwah, baik dari aspek materi, metodologi, maupun wawasan kebangsaan.
Harapannya, materi yang disampaikan bisa meliputi isu-isu aktual keagamaan, relasi agama dan negara, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, literasi media digital, penanggulangan terorisme, strategi dakwah di kalangan gen Z dan lain sebagainya.
"Substansi materi penguatan kompetensi lebih pada pengayaan wawasan dan penguatan metodologi dakwahnya," ucapnya.
Disamping itu, lanjut Zainut, program penguatan kompetensi juga diharapkan agar para juru dakwah bisa mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi dan sikap inklusivisme dalam berdakwah.
Adapun pesertanya bisa perorangan atau utusan dari ormas Islam, majelis taklim, dan lembaga keagamaan Islam lainnya. Adapun penyelenggaranya bisa Kementerian Agama atau ormas Islam, Lembaga Keagamaan Islan dan Pergurian Tinggi Keagamaan Islam baik negeri maupun swasta.
"Program ini menurut saya harus bersifat sukarela atau voluntary, bukan sebuah keharusan atau mandatory," tutupnya.
