Berita

Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Setjen DPR dan BNN/Ist

Politik

P4GN Upaya BNN-Setjen Wujudkan DPR Bebas Narkoba

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 17:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

DPR RI melalui Kesetjenan rutin menggelar sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Setjen DPR RI.

P4GN dilakukan DPR dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai sebagai bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya narkotika.


"Kami percaya dengan kerja sama erat antara Setjen DPR dengan BNN, masyarakat dan seluruh pihak terkait, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba," kata Sekjen DPR, Indra Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 Desember 2024.

Setjen DPR bersama BNN rutin menggelar sosialisasi bahaya narkoba sejak tahun 2018 silam. Bahaya narkotika bahkan telah masuk kurikulum kepada Calon Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK), serta screening melalui tes urine seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR.

"Kami juga berkomitmen memberikan sanksi berat kepada pegawai maupun pejabat di lingkungan Setjen DPR yang terindikasi menyalahgunakan narkotika," lanjut Indra.

Senada dengan Sekjen DPR, Kepala BNN Marthinus Hukom berharap kegiatan rutin seperti tes urine pegawai bisa mencegah penyalahgunaan narkotika.

"Saya harap tes urine rutin bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sudah bisa menyatakan tidak pada narkoba, sudah bisa memberikan informasi kepada petugas penegak hukum ada temannya menggunakan narkoba," ujar Marthinus.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya