Berita

Ibu Kota Nusantara (IKN)/Ist

Politik

Investasi IKN Pepesan Kosong, KPK Harus Periksa Jokowi

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 14:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik soal Ibu Kota Nusantara (IKN) di  Kalimantan Timur, kembali mencuat usai konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan membongkar bahwa keterlibatannya dalam proyek strategis itu hanya untuk menjaga wajah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, IKN merupakan proyek mercusuar ambisi pribadi Jokowi. Ia menduga ada kepentingan cuan dan rente di balik proyek tersebut. 

"IKN adalah proyek mercusuar Jokowi yang hanya mengejar legacy," kata Andi kepada RMOL, Selasa 10 Desember 2024.


Oleh karena itu, Andi mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani mengusut aliran uang negara yang telah digunakan untuk pembangunan IKN.

Ia menilai Undang-Undang IKN bertentangan dengan konstitusi, menyelisihi sistem perencanaan pembangunan nasional, serta tidak memperhatikan aspek ekologis dan geopolitik.

"Jika dibongkar, IKN sarat akan masalah," tegas analis politik Universitas Nasional itu.

Aguan juga mengkritik klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah tertarik menanamkan modal di IKN. Dia menyebutnya sebagai pepesan kosong.

Meskipun dikenal jarang tampil di media, Aguan memilih untuk berbicara terbuka kali ini, menjelaskan bahwa para taipan, termasuk dirinya, tidak dapat menolak permintaan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa Jokowi sengaja menggandeng taipan lokal untuk menunjukkan bahwa IKN diminati oleh pemilik uang.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya