Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Foto: ekon.go

Bisnis

Pacu Perkembangan KEK, Airlangga Tekankan RI Jangan Kalah dengan Thailand dan Vietnam

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 09:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bisa mengikuti jejak negara negara di Asia yang telah lebih dulu mengembangkan KEK yang produktif, seperti China, Vietnam, dan Thailand.

"Mengingat arahan Presiden dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, salah satunya inisiatif yang dapat mewujudkannya adalah melalui KEK," kata Airlangga dalam kegiatan Indonesia SEZ Business Forum 2024 di Jakarta, dikutip Selasa 10 Desember 2024. 


Airlangga berharap Indonesia tidak tertinggal dengan negara lainnya. 

"Kita tidak punya waktu banyak, target kita (pengembangan KEK) tiga sampai empat tahun," jelas Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menilai kondisi geopolitik saat ini, justru menjadi momentum bagi pengembangan KEK Indonesia.

Ia pun menyinggung ketidakstabilan politik di Korea Selatan dan tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah yang dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meyakinkan para investor bahwa sistem politik di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia termasuk paling stabil.

Airlangga mengimbau agar Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan baik tersebut. 

"Kita harus berkompetisi dengan Thailand, dengan Vietnam," ujarnya.

Saat ini terdapat sekitar 24 proyek KEK yang tersebar di berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi digital.

Sepanjang 2024, investasi yang telah masuk ke KEK menyentuh Rp. 242,5 triliun dengan menyerap 151 ribu tenaga kerja dan 394 pelaku usaha.

Airlangga menekankan, masifnya aliran investasi yang masuk serta aktivitas industri dari 24 KEK tersebut,  dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya