Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Foto: ekon.go

Bisnis

Pacu Perkembangan KEK, Airlangga Tekankan RI Jangan Kalah dengan Thailand dan Vietnam

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 09:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bisa mengikuti jejak negara negara di Asia yang telah lebih dulu mengembangkan KEK yang produktif, seperti China, Vietnam, dan Thailand.

"Mengingat arahan Presiden dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, salah satunya inisiatif yang dapat mewujudkannya adalah melalui KEK," kata Airlangga dalam kegiatan Indonesia SEZ Business Forum 2024 di Jakarta, dikutip Selasa 10 Desember 2024. 


Airlangga berharap Indonesia tidak tertinggal dengan negara lainnya. 

"Kita tidak punya waktu banyak, target kita (pengembangan KEK) tiga sampai empat tahun," jelas Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menilai kondisi geopolitik saat ini, justru menjadi momentum bagi pengembangan KEK Indonesia.

Ia pun menyinggung ketidakstabilan politik di Korea Selatan dan tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah yang dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meyakinkan para investor bahwa sistem politik di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia termasuk paling stabil.

Airlangga mengimbau agar Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan baik tersebut. 

"Kita harus berkompetisi dengan Thailand, dengan Vietnam," ujarnya.

Saat ini terdapat sekitar 24 proyek KEK yang tersebar di berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi digital.

Sepanjang 2024, investasi yang telah masuk ke KEK menyentuh Rp. 242,5 triliun dengan menyerap 151 ribu tenaga kerja dan 394 pelaku usaha.

Airlangga menekankan, masifnya aliran investasi yang masuk serta aktivitas industri dari 24 KEK tersebut,  dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya