Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani/Ist

Bisnis

Pemerintah Dorong Peluang Investasi Energi Hijau di Singapura

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mempromosikan peluang strategis di sektor energi hijau, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. 

Dalam acara forum Exclusive Dialogue: Mapping Indonesia Investment Trend 2025 yang berlangsung di Singapura pada Jumat 6 Desember 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyoroti potensi besar Indonesia di bidang energi terbarukan.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan yang mencapai 3.700 gigawatt,” katanya di hadapan lebih dari 100 pelaku usaha dan pemangku kebijakan dari kedua negara.


Ia juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta hilirisasi 28 komoditas strategis yang telah dikaji pemerintah.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, H.E. Suryopratomo dalam gilirannya menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama masa pemerintahan baru. 

Prioritas utama diarahkan pada percepatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan penguatan integrasi regional melalui kolaborasi dengan mitra internasional.

“Target ini bukan sekadar tujuan, tetapi juga seruan untuk bertindak. Langkah ini akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di tengah dinamika global,” ujar Suryopratomo dalam keterangan resmi yang dikutip Senin 9 Desember 2024.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan, Singapura telah menjadi penyumbang utama investasi asing langsung (FDI) di Indonesia selama periode 2020 hingga September 2024, dengan total nilai mencapai 62,16 miliar Dolar AS atau sekitar Rp958 triliun.

Investasi dari Singapura didominasi oleh sektor industri logam (23 persen), transportasi, gudang, dan telekomunikasi (16 persen), industri makanan (9 persen), perumahan, industri, dan perkantoran (8 persen), serta industri kertas dan percetakan (7 persen).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya