Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani/Ist

Bisnis

Pemerintah Dorong Peluang Investasi Energi Hijau di Singapura

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mempromosikan peluang strategis di sektor energi hijau, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. 

Dalam acara forum Exclusive Dialogue: Mapping Indonesia Investment Trend 2025 yang berlangsung di Singapura pada Jumat 6 Desember 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyoroti potensi besar Indonesia di bidang energi terbarukan.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan yang mencapai 3.700 gigawatt,” katanya di hadapan lebih dari 100 pelaku usaha dan pemangku kebijakan dari kedua negara.


Ia juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta hilirisasi 28 komoditas strategis yang telah dikaji pemerintah.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, H.E. Suryopratomo dalam gilirannya menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama masa pemerintahan baru. 

Prioritas utama diarahkan pada percepatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan penguatan integrasi regional melalui kolaborasi dengan mitra internasional.

“Target ini bukan sekadar tujuan, tetapi juga seruan untuk bertindak. Langkah ini akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di tengah dinamika global,” ujar Suryopratomo dalam keterangan resmi yang dikutip Senin 9 Desember 2024.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan, Singapura telah menjadi penyumbang utama investasi asing langsung (FDI) di Indonesia selama periode 2020 hingga September 2024, dengan total nilai mencapai 62,16 miliar Dolar AS atau sekitar Rp958 triliun.

Investasi dari Singapura didominasi oleh sektor industri logam (23 persen), transportasi, gudang, dan telekomunikasi (16 persen), industri makanan (9 persen), perumahan, industri, dan perkantoran (8 persen), serta industri kertas dan percetakan (7 persen).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya