Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani/Ist

Bisnis

Pemerintah Dorong Peluang Investasi Energi Hijau di Singapura

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mempromosikan peluang strategis di sektor energi hijau, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. 

Dalam acara forum Exclusive Dialogue: Mapping Indonesia Investment Trend 2025 yang berlangsung di Singapura pada Jumat 6 Desember 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyoroti potensi besar Indonesia di bidang energi terbarukan.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan yang mencapai 3.700 gigawatt,” katanya di hadapan lebih dari 100 pelaku usaha dan pemangku kebijakan dari kedua negara.


Ia juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta hilirisasi 28 komoditas strategis yang telah dikaji pemerintah.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, H.E. Suryopratomo dalam gilirannya menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama masa pemerintahan baru. 

Prioritas utama diarahkan pada percepatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan penguatan integrasi regional melalui kolaborasi dengan mitra internasional.

“Target ini bukan sekadar tujuan, tetapi juga seruan untuk bertindak. Langkah ini akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di tengah dinamika global,” ujar Suryopratomo dalam keterangan resmi yang dikutip Senin 9 Desember 2024.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan, Singapura telah menjadi penyumbang utama investasi asing langsung (FDI) di Indonesia selama periode 2020 hingga September 2024, dengan total nilai mencapai 62,16 miliar Dolar AS atau sekitar Rp958 triliun.

Investasi dari Singapura didominasi oleh sektor industri logam (23 persen), transportasi, gudang, dan telekomunikasi (16 persen), industri makanan (9 persen), perumahan, industri, dan perkantoran (8 persen), serta industri kertas dan percetakan (7 persen).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya