Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani/Ist

Bisnis

Pemerintah Dorong Peluang Investasi Energi Hijau di Singapura

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mempromosikan peluang strategis di sektor energi hijau, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. 

Dalam acara forum Exclusive Dialogue: Mapping Indonesia Investment Trend 2025 yang berlangsung di Singapura pada Jumat 6 Desember 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyoroti potensi besar Indonesia di bidang energi terbarukan.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan yang mencapai 3.700 gigawatt,” katanya di hadapan lebih dari 100 pelaku usaha dan pemangku kebijakan dari kedua negara.


Ia juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta hilirisasi 28 komoditas strategis yang telah dikaji pemerintah.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, H.E. Suryopratomo dalam gilirannya menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama masa pemerintahan baru. 

Prioritas utama diarahkan pada percepatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan penguatan integrasi regional melalui kolaborasi dengan mitra internasional.

“Target ini bukan sekadar tujuan, tetapi juga seruan untuk bertindak. Langkah ini akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di tengah dinamika global,” ujar Suryopratomo dalam keterangan resmi yang dikutip Senin 9 Desember 2024.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan, Singapura telah menjadi penyumbang utama investasi asing langsung (FDI) di Indonesia selama periode 2020 hingga September 2024, dengan total nilai mencapai 62,16 miliar Dolar AS atau sekitar Rp958 triliun.

Investasi dari Singapura didominasi oleh sektor industri logam (23 persen), transportasi, gudang, dan telekomunikasi (16 persen), industri makanan (9 persen), perumahan, industri, dan perkantoran (8 persen), serta industri kertas dan percetakan (7 persen).

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya