Perdana Menteri Prancis, Michel Barnier dan Presiden Emmanuel Macron/Net
Anggota parlemen Prancis meloloskan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Michel Barnier pada Rabu, 4 Desember 2024.
Keputusan itu membuat kekuatan negara ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa semakin terpuruk dalam krisis politik berkepanjangan.
Anggota parlemen sayap kanan dan kiri bergabung untuk mendukung mosi tidak percaya terhadap PM Barnier, dengan mayoritas 331 suara mendukung mosi tersebut.
Barnier yang baru menjabat selama tiga bulan itu kini harus mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Emmanuel Macron dan menjadi pemerintahan minoritas dengan masa terpendek dalam sejarah Prancis sejak 1958.
Mengutip
AFP, pengunduran diri Barnier kemungkinan dilakukan pada Kamis, 5 Desember 2024.
Kubu kiri ekstrem dan sayap kanan menghukum Barnier karena menggunakan kewenangan konstitusional khusus untuk mengadopsi sebagian anggaran yang tidak populer tanpa pemungutan suara akhir di parlemen, yang tidak didukung mayoritas.
Rancangan anggaran tersebut ditujukan untuk menghemat 60 miliar euro dalam upaya mengecilkan defisit yang menganga.
"Realitas (defisit) ini tidak akan hilang hanya dengan keajaiban mosi kecaman," kata Barnier kepada anggota parlemen menjelang pemungutan suara, seraya menambahkan defisit anggaran akan kembali menghantui pemerintahan mana pun yang berkuasa berikutnya.
Di Prancis, belum pernah ada PM yang kalah dalam mosi tidak percaya sejak Georges Pompidou pada tahun 1962.
Dalam sistem pemerintahan Prancis, perdana menteri ditunjuk presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Meski demikian, perdana menteri membutuhkan dukungan dari parlemen untuk berkuasa.
Mosi ini didorong kelompok kanan jauh dan aliansi kiri yang mendominasi parlemen. Kubu sentris yang pro-Macron hanya memegang sekitar sepertiga kursi di Majelis Rendah.
Kejatuhan Barnier disambut gembira oleh pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, yang telah berusaha selama bertahun-tahun untuk menggambarkan partainya, National Rally, sebagai calon pemerintahan yang masih menunggu.
Le Pen bahkan menyebut selanjutnya yang akan mundur adalah Presiden Macron.
"Saya tidak perlu mendesak pengunduran diri Macron. Tekanan pada presiden akan semakin besar. Hanya dia yang akan membuat keputusan itu," ujarnya optimis.
Macron kini harus membuat pilihan. Istana Elysee mengatakan presiden akan berpidato di hadapan rakyat pada Kamis malam, 4 Desember 2024.
Tiga sumber
Reuters mengatakan Macron kemungkinan segera melantik perdana menteri baru dan waktunya bisa jadi sebelum upacara pembukaan kembali Katedral Notre-Dame pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 yang akan dihadiri Trump.
Setiap perdana menteri baru akan menghadapi tantangan yang sama seperti Barnier dalam mendapatkan rancangan undang-undang, termasuk anggaran 2025, yang diadopsi oleh parlemen yang terbagi. Tidak boleh ada pemilihan parlemen baru sebelum bulan Juli.
Macron dapat meminta Barnier dan para menterinya untuk tetap menjabat sebagai pejabat sementara sementara ia mencari perdana menteri yang mampu menarik dukungan lintas partai yang cukup untuk meloloskan undang-undang.
Pemerintah sementara dapat mengusulkan undang-undang darurat untuk menggulirkan ketentuan pajak dan pengeluaran dalam anggaran 2024 ke tahun depan, atau menggunakan kewenangan khusus untuk meloloskan rancangan anggaran 2025 melalui dekrit.
Meskipun para ahli hukum mengatakan ini adalah wilayah abu-abu secara hukum dan biaya politiknya akan sangat besar.
