Berita

Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024/RMOL

Politik

Puan ke Pimpinan Baru KPK: Jangan Ada Lagi Politisasi Hukum!

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 12:37 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menaruh harapan kepada kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2024-2029, Setyo Budiyanto dan jajarannya agar profesional dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan. 

Berkenaan dengan itu, Ketua DPR Puan Maharani menekankan agar pemimpin KPK mampu memberantas korupsi tanpa adanya politisasi.

“Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi,” ujar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.


Puan menilai latar belakang Setyo sebagai perwira polisi dapat melengkapi kecakapan pimpinan KPK. Menurutnya, representasi dari berbagai profesi memberi potensi besar bagi KPK untuk bekerja lebih profesional.

“Yang ada itu ada dari kejaksaan, ada dari hakim, kemudian ada dari polisi, ada auditor. Jadi sepertinya insya Allah ke depannya ini saling melengkapi, kemudian akan bisa bekerja secara profesional dan aman,” tambahnya.

Lebih jauh, Puan berharap kepemimpinan baru ini dapat menjadikan KPK semakin efektif dalam memberantas korupsi demi kepentingan bangsa.

"Jadi sebesar-besarnya sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya