Berita

Donald Trump/Net

Bisnis

Indonesia Perlu Waspada, Trump Punya UU yang Berpotensi Batasi Akses ke Pasar AS

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 09:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump bakal lebih progresif terhadap pengelolaan mineral kritis.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, AS memiliki Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA). 

"Saya yakin dengan pemerintahan baru Presiden Trump akan lebih progresif terhadap critical minerals. Kita tahu mereka punya Inflation Reduction Act yang akan juga mengatur bahwa barang yang mereka produksi bisa subsidi, otomotif yang mereka produksi bisa subsidi kalau critical minerals-nya tidak dikuasai oleh negara tertentu," kata Airlangga dalam Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, dikutip Kamis 5 Desember 202. 


Inflation Reduction Act (IRA) merupakan UU yang disahkan pada 16 Agustus 2022 lalu, yang mengatur pengurangan inflasi, mendukung transisi energi bersih, dan memperkuat sistem pajak AS.

Dalam IRA, AS memberikan subsidi hanya pada produk-produk yang menggunakan critical minerals yang tidak dikuasai oleh negara tertentu.

Airlangga menilai aturan ini perlu diantisipasi Indonesia karena berpotensi membatasi akses Indonesia ke pasar AS untuk produk hilirisasi berbasis mineral, seperti baterai kendaraan listrik.

"Mereka (AS) baru bikin Inflation Reduction Act itu kira-kira dua tahun yang lalu, sedangkan kita bikin Undang-Undang Minerba itu dari tahun 2009. Jadi kita sudah ahead of America dan juga ahead of European Union. EU juga baru membuat undang-undang terkait dengan critical minerals," jelas Airlangga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya