Berita

Zulkifli Hasan/Ist

Politik

Zulhas: Menuju Swasembada Itu Ruwet

SELASA, 03 DESEMBER 2024 | 20:32 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kerumitan akan mewarnai upaya pencapaian swasembada pangan di tahun 2028.

Hal itu pun disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara diskusi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) bersama Forum 100 Ekonom Indonesia dengan tema “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Menara Bank Mega, Jakarta pada Selasa, 3 Desember 2024.

"Menurut saya menunju swasembada itu ruwet (rumit)," kata Zulhas.


Keruwetan yang dimaksud adalah proses birokrasi yang berbelit, salah satu contoh yang nyata dalam hal pupuk yang sulit didapatkan oleh para petani. Sebab, sistem birokrasi yang panjang menyulitkan petani mendapat pupuk subsidi.

Kendati demikian, Zulhas yakin dan percaya diri bahwa swasembada pangan itu bisa tercipta atas dukungan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya yakin ini bisa diatasi karena saya punya sandaran yang kokoh Presiden. Karena presiden ini selalu ngomong soal swasembada pangan. Kalau presiden itu dukung biasanya apa saja itu bisa diselesaikan, yang tidak bisa diselesaikan kalau presidennya separo-separo. Kalau ini Pak Prabowo, dimana-mana menyampaikan swasembada, swasembada. Jadi saya punya backupnya sangat kuat bapak presiden," kata Zulhas.

Terlebih, Prabowo ingin swasembada pangan dipercepat dari target yang ada.

"Bapak Presiden ingin kita swasembada pangan tahun 2029, belum kerja kita sudah maju tahun 2028, begitu di APEC dan G20 beliau (Prabowo) menyampaikan kita akan swasembada pangan di tahun 2027," kata Zulhas.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya