Berita

Spanduk KNPI dan Kamerad/Ist

Politik

Presiden Prabowo Diminta Bersihkan Oknum Jaksa Nakal

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 07:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap dugaan praktik kotor di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. 

Dalam aksi protesnya, kedua organisasi ini menyebarkan spanduk di berbagai titik strategis, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum jaksa yang nakal.

"Penyebaran spanduk ini adalah bentuk keprihatinan kami terhadap lambannya penanganan kasus seperti EDCCash, yang sudah berjalan hampir satu tahun tanpa kejelasan. Kami, KNPI bersama Kamerad, ingin menunjukkan kepada Presiden bahwa hukum di negeri ini sedang diuji. Oknum-oknum yang bermain di balik kasus ini harus segera ditindak," ujar Ketua Umum KNPI, Haris Pertama dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu, 1 Desember 2024.


Spanduk-spanduk tersebut membawa pesan-pesan kuat, seperti "Lapor Pak Presiden Prabowo, bersihkan oknum jaksa nakal di kasus EDCCash!" dan "Hapus praktik makelar kasus di Kejaksaan!". 

Haris menegaskan bahwa aksi ini adalah simbol kekecewaan masyarakat atas perilaku oknum yang mencoreng institusi hukum. 

"Presiden Prabowo harus turun langsung. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal menjaga wibawa negara di mata rakyat," tambahnya.

Haris juga menyoroti dugaan adanya kepentingan tertentu yang menyebabkan kasus EDCCash berlarut-larut meskipun perdamaian telah tercapai antara korban dan terdakwa. 

"Restorative justice menjadi jargon kosong jika praktik seperti ini dibiarkan. Ketika masyarakat sudah mencapai titik damai, justru oknum-oknum tertentu seperti ingin memperpanjang masalah demi kepentingan pribadi. Presiden dan Jaksa Agung harus bersikap tegas," tegas Haris.

Haris menekankan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dari KNPI dan Kamerad dalam langkah konkret bergerak bersama rakyat Indonesia. 

"Kami tidak akan berhenti di sini. Jika tidak ada tindakan konkret dari Kejaksaan atau Presiden, kami akan menggalang aksi yang lebih besar. KNPI dan Kamerad akan terus berdiri bersama rakyat hingga keadilan benar-benar ditegakkan," tegasnya lagi.

KNPI dan Kamerad juga menyoroti bahwa praktik oknum-oknum nakal ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencemarkan nama baik Kejaksaan.
 
"Institusi hukum adalah benteng terakhir keadilan. Jangan biarkan benteng ini runtuh karena ulah segelintir oknum. Ini tugas kita bersama untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap hukum," imbuhnya.

Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia. 

"Ini bukan hanya perjuangan KNPI dan Kamerad, tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap keadilan. Kami percaya Presiden Prabowo memiliki keberanian dan komitmen untuk membersihkan institusi ini dari praktik-praktik kotor," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya