Berita

Spanduk KNPI dan Kamerad/Ist

Politik

Presiden Prabowo Diminta Bersihkan Oknum Jaksa Nakal

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 07:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap dugaan praktik kotor di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. 

Dalam aksi protesnya, kedua organisasi ini menyebarkan spanduk di berbagai titik strategis, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum jaksa yang nakal.

"Penyebaran spanduk ini adalah bentuk keprihatinan kami terhadap lambannya penanganan kasus seperti EDCCash, yang sudah berjalan hampir satu tahun tanpa kejelasan. Kami, KNPI bersama Kamerad, ingin menunjukkan kepada Presiden bahwa hukum di negeri ini sedang diuji. Oknum-oknum yang bermain di balik kasus ini harus segera ditindak," ujar Ketua Umum KNPI, Haris Pertama dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu, 1 Desember 2024.


Spanduk-spanduk tersebut membawa pesan-pesan kuat, seperti "Lapor Pak Presiden Prabowo, bersihkan oknum jaksa nakal di kasus EDCCash!" dan "Hapus praktik makelar kasus di Kejaksaan!". 

Haris menegaskan bahwa aksi ini adalah simbol kekecewaan masyarakat atas perilaku oknum yang mencoreng institusi hukum. 

"Presiden Prabowo harus turun langsung. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal menjaga wibawa negara di mata rakyat," tambahnya.

Haris juga menyoroti dugaan adanya kepentingan tertentu yang menyebabkan kasus EDCCash berlarut-larut meskipun perdamaian telah tercapai antara korban dan terdakwa. 

"Restorative justice menjadi jargon kosong jika praktik seperti ini dibiarkan. Ketika masyarakat sudah mencapai titik damai, justru oknum-oknum tertentu seperti ingin memperpanjang masalah demi kepentingan pribadi. Presiden dan Jaksa Agung harus bersikap tegas," tegas Haris.

Haris menekankan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dari KNPI dan Kamerad dalam langkah konkret bergerak bersama rakyat Indonesia. 

"Kami tidak akan berhenti di sini. Jika tidak ada tindakan konkret dari Kejaksaan atau Presiden, kami akan menggalang aksi yang lebih besar. KNPI dan Kamerad akan terus berdiri bersama rakyat hingga keadilan benar-benar ditegakkan," tegasnya lagi.

KNPI dan Kamerad juga menyoroti bahwa praktik oknum-oknum nakal ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencemarkan nama baik Kejaksaan.
 
"Institusi hukum adalah benteng terakhir keadilan. Jangan biarkan benteng ini runtuh karena ulah segelintir oknum. Ini tugas kita bersama untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap hukum," imbuhnya.

Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia. 

"Ini bukan hanya perjuangan KNPI dan Kamerad, tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap keadilan. Kami percaya Presiden Prabowo memiliki keberanian dan komitmen untuk membersihkan institusi ini dari praktik-praktik kotor," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Dunia Film Berduka, Bintang Jurassic Park Sam Neill Meninggal Dunia

Senin, 13 Juli 2026 | 16:19

Kapolri dan Jajaran Sowan ke Cilangkap Perkuat Silaturahmi dengan Panglima TNI

Senin, 13 Juli 2026 | 16:16

Bincang Ringan di Cilangkap

Senin, 13 Juli 2026 | 16:10

Demokrat Minta Kasus Mantan Jampidsus Febrie Diserahkan ke KPK

Senin, 13 Juli 2026 | 16:06

DPR Buka Peluang Panggil Mahfud MD Bahas Dugaan Cacat Prosedur Kasus Febrie

Senin, 13 Juli 2026 | 16:02

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Kebakaran Maut di Bangkok

Senin, 13 Juli 2026 | 15:59

Rasio Defisit APBN 2026 Paling Tinggi Imbas Lonjakan Belanja Negara

Senin, 13 Juli 2026 | 15:53

Prabowo Diminta Ambil Langkah Strategis Atasi Ketegangan Polri-Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:44

Polri Didesak Berantas Buzzer Penyebar Disinformasi soal Pengamanan Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:30

Rakernas GPA Tegaskan Dukungan Penuh ke Prabowo dan Polri

Senin, 13 Juli 2026 | 15:16

Selengkapnya