Berita

Ilustrasi Pemilu 2024/RMOL

Politik

Partisipasi Pemilih Jeblok karena Pilpres dan Pilkada Terlalu Dekat, Rakyat Jenuh

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 18:58 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penurunan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 dipengaruhi oleh jeda waktu yang terlalu dekat dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Kondisi ini membuat publik jenuh dengan dengan kontestasi politik yang ada.

Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menyikapi tingginya persentase golongan putih (golput) di Pilkada Jakarta dan beberapa daerah lain.

"Rendahnya partisipasi pemilih karena tidak ada jeda antara Pemilu dan Pilkada karena dilaksanakan di tahun yang sama," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 30 November 2024.


Khusus di Jakarta, Hari juga menyoroti penurunan partisipasi pemilih karena status pasangan calon yang bukan warga asli Jakarta.

"Jenuhnya pemilih karena paslon yang dimunculkan lahir bukan dari akar rumput ,tapi usulan parpol yang dipaksakan untuk dicalonkan," kata Hari.

Imbasnya, sosialisasi tidak berjalan maksimal sehingga tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 hanya di kisaran 60 persen. Terlebih dengan anggaran sosialisasi sebesar Rp 37 T, ternyata tidak dapat mengerek angka partisipasi sesuai harapan.

"Apakah ini akan terjawab untuk 5 tahun mendatang? Sebab Pemilu dan Pilkada akan terselenggara kembali sampai 1 periode. Barangkali peningkatan partisipasi pemilih akan meningkat jika pesta demokrasi terselenggara 5 tahun sekali," tegas Hari.

Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 jadi yang terendah sepanjang sejarah.

“Kalau memang sekilas kami monitoring kemarin memang tingkat partisipasi di angka 50-60 persennya,” kata Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata kepada wartawan di kantornya di Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024.

Terbukti, menurut data yang ada angka partisipasi pemilih pada pilkada Jakarta 2024 tercatat hanya mencapai sekitar 4,3 juta suara. Sementara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8,2 juta.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya