Berita

Ilustrasi Pemilu 2024/RMOL

Politik

Partisipasi Pemilih Jeblok karena Pilpres dan Pilkada Terlalu Dekat, Rakyat Jenuh

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 18:58 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penurunan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 dipengaruhi oleh jeda waktu yang terlalu dekat dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Kondisi ini membuat publik jenuh dengan dengan kontestasi politik yang ada.

Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menyikapi tingginya persentase golongan putih (golput) di Pilkada Jakarta dan beberapa daerah lain.

"Rendahnya partisipasi pemilih karena tidak ada jeda antara Pemilu dan Pilkada karena dilaksanakan di tahun yang sama," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 30 November 2024.


Khusus di Jakarta, Hari juga menyoroti penurunan partisipasi pemilih karena status pasangan calon yang bukan warga asli Jakarta.

"Jenuhnya pemilih karena paslon yang dimunculkan lahir bukan dari akar rumput ,tapi usulan parpol yang dipaksakan untuk dicalonkan," kata Hari.

Imbasnya, sosialisasi tidak berjalan maksimal sehingga tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 hanya di kisaran 60 persen. Terlebih dengan anggaran sosialisasi sebesar Rp 37 T, ternyata tidak dapat mengerek angka partisipasi sesuai harapan.

"Apakah ini akan terjawab untuk 5 tahun mendatang? Sebab Pemilu dan Pilkada akan terselenggara kembali sampai 1 periode. Barangkali peningkatan partisipasi pemilih akan meningkat jika pesta demokrasi terselenggara 5 tahun sekali," tegas Hari.

Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 jadi yang terendah sepanjang sejarah.

“Kalau memang sekilas kami monitoring kemarin memang tingkat partisipasi di angka 50-60 persennya,” kata Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata kepada wartawan di kantornya di Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024.

Terbukti, menurut data yang ada angka partisipasi pemilih pada pilkada Jakarta 2024 tercatat hanya mencapai sekitar 4,3 juta suara. Sementara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8,2 juta.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya