Berita

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis/Ist

Nusantara

Penarikan Retribusi Sampah Rumah Tangga Bentuk Pemerasan

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 07:09 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rencana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta untuk melakukan uji coba penarikan retribusi sampah di Jakarta pada Desember 2024 mendatang ditolak Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis.

"Uji coba penarikan retribusi sampah sebaiknya dibatalkan karena ini sebuah bentuk pemerasan terhadap masyarakat kecil," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 30 November 2024.

Menurut Ali, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap sampah adalah dengan cara memberikan edukasi, sosialisasi, atau bahkan diberikan reward atau hadiah berupa barang. 


"Bukan dengan cara  menarik retribusi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 Pergub 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah," kata Ali.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 Pergub No 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga jelas disebutkan "Pengelolaan sampah lingkungan RW dilaksanakan oleh bidang pengelolaan sampah dalam kepengurusan RW yang ditunjuk oleh ketua RW".

"Artinya di setiap lingkungan RW di Jakarta sudah ada petugas yang mengurusi soal sampah rumah tangga," kata politikus Gerindra.

Karena itulah, kata Ali, apabila alasan penarikan retribusi sampah rumah tangga terhadap masyarakat kecil untuk meningkatkan kepedulian terhadap sampah adalah salah.

"Karena Dinas LH sudah diberikan anggaran untuk mengurus sampah," kata Ali.

Ali juga meminta Dinas LH tidak genit dalam membuat kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut justru membuat masyarakat susah.

"Sebaiknya fokus saja meningkatkan pelayanan dan membangun fasilitas untuk pengelolaan sampah di lingkungan RW," pungkas Ali.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya