Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Medsos

RABU, 27 NOVEMBER 2024 | 16:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Anggota parlemen Australia selangkah lebih dekat untuk melarang anak di bawah 16 tahun mengakses berbagai platform media sosial. 

Undang-undang yang mengatur pelarangan itu berhasil disahkan oleh majelis rendah parlemen pada hari Rabu, 27 November 2024 dan sekarang akan dibahas oleh Senat.

Aturan baru tersebut berarti perusahaan seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Snapchat harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah anak di bawah usia 16 tahun di Australia memiliki akun.

Jika dilanggar, maka pemilik platform media sosial akan menghadapi denda 50 juta dolar AS. 

Perdana Menteri sayap kiri-tengah Anthony Albanese dengan dengan antusias memperjuangkan larangan tersebut dan menggalang dukungan dari para orang tua Australia.

Menurut Albanese, media sosial merupakan platform yang dapat memicu kecemasan, sarana bagi para penipu, dan yang terburuk dari semua itu adalah alat bagi para predator daring. 

"Saya ingin anak muda Australia meninggalkan ponsel mereka dan bermain di lapangan sepak bola dan kriket, lapangan tenis dan netball, di kolam renang," tegasnya, seperti dimuat AFP.

Banyak pakar yang skeptis bahwa larangan tersebut dapat diterapkan dengan cara yang berarti, dengan menunjukkan bahwa banyak pembatasan usia dapat dengan mudah dielakkan.

Larangan tersebut mungkin akan digugat di pengadilan.

Beberapa perusahaan kemungkinan akan diberikan pengecualian, seperti WhatsApp dan YouTube, yang mungkin perlu digunakan remaja untuk rekreasi, pekerjaan sekolah, atau alasan lainnya.

Situs jejaring bisnis LinkedIn juga mencari pengecualian, dengan mengajukan argumen baru bahwa produknya terlalu membosankan bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun untuk tetap tertarik bergabung.

"LinkedIn sama sekali tidak memiliki konten yang menarik dan memikat bagi anak di bawah umur," kata perusahaan tersebut dalam pengajuan kepada pemerintah.

Pakar media sosial Susan Grantham mengatakan undang-undang tersebut merupakan “reaksi spontan” dan pelarangan menyeluruh terhadap media sosial mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Ini termasuk mengisolasi kaum muda yang bergantung pada komunitas daring, atau orang dewasa yang mengunggah konten yang lebih tidak pantas di media sosial dengan keyakinan bahwa anak-anak telah dihapus.

Menurut Grantham, program literasi digital pendidikan yang lebih baik diperlukan, mirip dengan model Finlandia di mana anak-anak berusia lima tahun belajar untuk berpikir kritis tentang apa yang mereka lihat secara daring.

Undang-undang pelarang media sosial pada anak di bawah umur akan diawasi secara ketat oleh negara-negara lain, dengan banyak yang mempertimbangkan apakah akan menerapkan larangan serupa.

Anggota parlemen dari Spanyol hingga Florida telah mengusulkan larangan media sosial untuk remaja muda, meskipun belum ada tindakan yang dilaksanakan.

Tiongkok telah membatasi akses bagi anak di bawah umur sejak 2021, dengan anak di bawah 14 tahun tidak diperbolehkan menghabiskan lebih dari 40 menit sehari di Douyin, TikTok versi Tiongkok.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya