Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut telah melakukan kudeta terhadap partai yang membesarkan namanya.
Hal itu disampaikan ahli kebijakan publik, Said Didu, dalam keterangannya, Selasa, 26 November 2024.
Menurut Said Didu, kudeta tersebut dimulai pada November 2015 saat Jokowi mulai meninggalkan partai pendukungnya dan menggandeng oligarki untuk memperkuat kekuasaannya.
“Saya ingin menjelaskan Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu, saya nyoba membongkar (kasus) ‘Papa Minta Saham’, dan dimarahi karena menyinggung oligarki," ungkapnya.
“Nah di situ saya melihat Pak Jokowi sudah, negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Di situlah PDIP ditinggalkan, partai-partai ditinggalkan,” sambung Said Didu.
Said Didu pun menyoroti reshuffle Kabinet Kerja Jokowi pada Juli 2016 sebagai puncak pengaruh oligarki, ketika sejumlah menteri yang dinilai berintegritas, seperti Sudirman Said, Rizal Ramli, dan Anies Baswedan, dikeluarkan dari kabinet.
“Jadi sebenarnya kita harus menganggap bahwa Jokowi sudah melakukan kudeta bersama oligarki itu 2015 dan berlanjut 2017. Setelah itu Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan Jokowi sekeluarga. Keluarga maksudnya semua,” ucap mantan Sekretaris BUMN ini.
Said Didu juga menyebut oligarki sebagai aktor utama di balik kebijakan-kebijakan Jokowi, termasuk dalam mendukung dinasti politiknya. Terutama terkait keterpilihan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Nah, siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi (wakil) presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki,” tegasnya.
Said Didu pun menuding pemerintahan era Jokowi sengaja melemahkan pendidikan dan struktur sosial untuk memelihara ketergantungan rakyat kepada bantuan sosial.
“Kenapa Jokowi melakukan itu? Karena dia tahu IQ orang-orang Indonesia sekarang yang dibikin oleh dia juga itu tinggal 78. 78, IQ 78. Nah, dia pelihara penerima bansos 120 juta orang. Itu yang tiap 3 bulan menunggu bansos. Dia rusak sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan sekarang hanya 60 persen pendidikan SD ke bawah. Nah, dia tahu struktur sosial seperti itu maka oligarkilah yang bisa menyelesaikan,” jelasnya.
Said Didu juga menuding sejumlah kebijakan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai bukti dominasi oligarki dalam pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Undang-undang tersebut adalah pesanan oligarki, tujuannya untuk mengubah arah pembangunan demi keuntungan segelintir orang.
Ditambahkan Said Didu, berbeda dengan era Bung Karno dan Soeharto, di mana oligarki masih dikendalikan, pemerintahan Jokowi justru memberikan ruang bebas kepada oligarki untuk menguasai negara.
“Nah, oligarki saat ini, kalau oligarki pada saat Pak Bung Karno, saya bilang itu di halaman rumah. Lempar daging masuk, lempar ayam masuk, itu di luar rumah. Pada saat Pak Harto, itu ada di pavilion. Nggak boleh masuk ruang tamu. Pada saat Jokowi, itu dia ngusir penghuninya, dan dia ada di dalam, di dalam dapur mereka, di dapur mereka. Nah, itulah oligarki, itulah yang menguat,” ujarnya.
Lebih jauh, Said Didu menyerukan perlunya rakyat merebut kembali kedaulatan negara dari cengkeraman oligarki. Ia juga meminta masyarakat mendukung tokoh-tokoh yang berkomitmen mengembalikan kedaulatan rakyat, seperti yang tercantum dalam buku "Paradoks Indonesia" milik Prabowo Subianto.
"Nah, sekarang dia sangat berkepentingan kepada Fufufafa berlancar. Jadi, yang kita lawan itu adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Jokowi. Itu yang kita harus ambil. Dan kembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan mekanisme yang ada,” pungkasnya.
