Berita

Kepala Desa Pamotan, A. Maskur Rukhani berbicara dengan Ketua Yayasan TK Darul Fiqri, Joko Suryanto/RMOLJateng

Politik

Yayasan Bantah 3 Siswa TK Dikeluarkan Gara-gara Orang Tua Beda Pilihan Politik

SELASA, 26 NOVEMBER 2024 | 08:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Heboh tiga siswa TK Datul Fiqri, Pamotan, Rembang, yang dikeluarkan karena perbedaan pilihan politik antara wali murid dan pihak sekolah ternyata tidak benar.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan TK Darul Fiqri, Joko Suryanto kepada wartawan, Senin, 25 November 2024.

"Kami tidak pernah mengeluarkan siswa. Mereka masih terdaftar di TK Darul Fiqri. Tidak ada surat resmi yang menyatakan mereka dikeluarkan dari sekolah," kata Joko dikutip dari Kantor Berita RMOLJateng.


Sebelumnya, beredar kabar bahwa tiga siswa dikeluarkan karena wali murid berbeda pilihan politik dengan pihak yayasan yang diduga memiliki hubungan dengan pasangan calon tertentu dalam Pilkada 

Terkait hal ini, Joko mengaku mengunjungi rumah wali murid untuk meminta dukungan bagi paslon tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu sebatas ajakan, bukan paksaan.

"Saya hanya menyampaikan bahwa salah satu donatur yayasan memiliki hubungan dengan paslon itu dan meminta dukungan. Namun, itu tidak berarti memaksa atau menjadi alasan untuk mengeluarkan siswa," tegas Joko.

Kepala Sekolah TK Darul Fiqri, Umi Anisa, juga mengaku terkejut dengan isu yang berkembang.

"Saya tidak tahu atas dasar apa berita itu muncul. Yang jelas, kami tidak pernah mengeluarkan siswa, dan ketiga anak tersebut masih berstatus sebagai siswa kami," kata Umi Anissa.

Namun, salah satu wali murid yang dikonfirmasi wartawan memberikan keterangan berbeda. Ia mengaku didatangi oleh pihak sekolah yang memintanya mendukung paslon tertentu.

"Dikatakan kalau anak saya tetap sekolah di TK Darul Fiqri, saya harus mendukung paslon seperti pilihan yayasan. Kalau tidak, anak saya harus keluar," katanya.

"Saya coba menego, tapi tidak bisa, jadi saya memutuskan anak saya keluar," sambungnya.

Menanggapi polemik ini, Kepala Desa Pamotan, A. Maskur Rukhani mengaku memfasilitasi mediasi antara pihak sekolah dan wali murid.

"Kita harus menjaga demokrasi dan tidak melibatkan anak-anak dalam permasalahan politik," kata Maskur.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya