Berita

Bawaslu Kota Tasikmalaya menggelar Apel Siaga Masa Tenang Di Bali Kota Tasikmalaya, Sabtu, 23 November 2024/Ist

Bawaslu

Gandeng Polisi, Bawaslu Kota Tasikmalaya Bikin Tim Patroli Cegah Politik Uang

MINGGU, 24 NOVEMBER 2024 | 04:06 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Masuki masa tenang Pilkada Serentak 2024, menjadi fokus Bawaslu untuk mencegah terjadinya segala macam bentuk pelanggaran Pemilu.

Salah satunya praktik politik uang yang masif dalam setiap perhelatan Pilkada.   

Terkait itu, Bawaslu Kota Tasikmalaya meningkatkan patroli pengawasan untuk mencegah praktik politik uang tersebut, terutama di masa tenang Pilkada.


Masa tenang berlangsung pada 24-26 November 2024, bakal menjadi fokus utama Bawaslu dalam mengawasi para calon dan tim suksesnya serta masyarakat.

Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaky Pratama, menekankan pentingnya upaya ini demi kelancaran masa tenang dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

"Selama masa tenang Pilkada 2024, kami juga akan menyiapkan petugas piket selama 24 jam untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran," ujar Zaky, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu, 23 November 2024.

Bawaslu memastikan pengawas akan turun langsung ke lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memantau situasi.

"Ya, benar. Kami akan melakukan patroli terkait politik uang sejak hari pertama hingga akhir masa tenang," tegas Zaky.

Patroli akan dilakukan bersama pihak kepolisian untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan.

"Kami akan berkeliling dengan didampingi pihak kepolisian untuk memastikan tidak ada pergerakan dari tim pasangan calon atau pihak lain yang berusaha melakukan politik uang," tambahnya.

Zaky juga mengingatkan bahwa penertiban alat peraga kampanye adalah kewenangan KPU.

"Sesuai peraturan KPU, yang berwenang menertibkan APK adalah KPU. Namun, kami tetap akan mendampingi dalam proses penertiban tersebut," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya