Berita

Gubernur BI, Perry Warjiyo/Net

Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi Melambat, Gubernur BI Soroti Dampak Kebijakan Trump

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 17:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diprediksi melambat menjadi 3,1 persen dari potensi sebelumnya 3,2 persen, menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). 

Hal ini diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu 20 November 2024.

Menurut Perry, perlambatan ekonomi ini dipicu oleh dinamika politik AS pasca pemilu serta meningkatnya konflik geopolitik global. Ia menjelaskan, kebijakan ekonomi Trump yang berfokus pada kepentingan domestik (inward looking) berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global.


"Trump akan menerapkan tarif perdagangan tinggi terhadap negara-negara yang memiliki surplus besar dengan AS, seperti China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan lainnya," ujar Perry.

Dampak kebijakan tersebut, lanjutnya, akan kembali dirasakan oleh China yang pertumbuhan ekonominya sedang melambat dan Uni Eropa yang stagnan. Perry menilai kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, Perry mencatat bahwa di AS, proses penurunan inflasi berjalan lambat, sehingga ruang untuk menurunkan suku bunga acuan Federal Reserve (Fed Funds Rate/FFR) menjadi lebih terbatas. Kebutuhan pembiayaan defisit fiskal yang lebih besar turut mendorong kenaikan yield obligasi AS (US Treasury) baik jangka pendek maupun panjang.

"Perubahan politik di AS tersebut telah berdampak pada menguatnya mata uang Dolar AS secara luas, serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS," sambungnya.

Sentimen ini kemudian dapat menyebabkan pelemahan mata uang berbagai negara dan arus keluar portofolio asing dari Emerging Market (EM).

Untuk menghadapi dampak rambatan global ini, Perry menekankan pentingnya penguatan respons kebijakan guna menjaga ketahanan eksternal, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Penguatan respons kebijakan diperlukan untuk memperkuat ketahanan eksternal dari dampak negatif memburuknya rambatan global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara EM, termasuk Indonesia," pungkasnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Dokter Tifa Buka Pintu Perawatan Imun untuk Jokowi

Jumat, 16 Januari 2026 | 18:06

Eggi dan Damai SP3, Roy Suryo dan Dokter Tifa Lanjut Terus

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:45

Seskab Dikunjungi Bos Kadin, Bahas Program Quick Win hingga Kopdes Merah Putih

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:35

Situasi Memanas di Iran, Selandia Baru Evakuasi Diplomat dan Tutup Kedutaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:20

Melihat Net-zero Dari Kilang Minyak

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:53

SP3 Untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terbit Atas Nama Keadilan

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:48

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Kumuh Gangnam, 258 Warga Mengungsi

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:13

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:12

Heri Sudarmanto Gunakan Rekening Kerabat Tampung Rp12 Miliar Uang Pemerasan

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:33

Ruang Sunyi, Rundingkan Masa Depan Dunia

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:17

Selengkapnya