Berita

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy/Net

Dunia

Rusia Veto Resolusi PBB untuk Akhiri Perang Sudan

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 11:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan di Sudan, setelah veto dari Rusia.

Mengutip Al Jazeera pada Rabu, 20 November 2024, resolusi itu disiapkan oleh Inggris dan Sierra Leone, isinya mendesak agar pihak-pihak berkonflik segera menghentikan permusuhan. 

"Inggris dan Sierra Leone, mendesak semua pihak segera menghentikan permusuhan dan terlibat dalam dialog dengan itikad baik untuk memfasilitasi langkah-langkah menuju de-eskalasi guna mencapai kesepakatan cepat mengenai gencatan senjata nasional," ungkap laporan tersebut. 


Rusia adalah satu-satunya anggota dewan beranggotakan 15 orang yang memberikan suara menentang rancangan resolusi tersebut. 

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menggambarkan veto Rusia sebagai keputusan yang kejam, jahat, dan sinis. 

"Satu negara menghalangi dewan berbicara dengan satu suara. Satu negara adalah pemblokir," kata Lammy setelah pemungutan suara.

Wakil  Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy mengatakan pihaknya setuju bahwa konflik di Sudan memerlukan penyelesaian yang cepat dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan pihak-pihak yang bertikai menyetujui gencatan senjata. 

Kendati demikian, menurutnya, meskipun peran DK PBB adalah untuk membantu pihak-pihak yang bertikai mencapai tujuan tersebut, hal itu tidak boleh dilakukan dengan memaksakan pendapat masing-masing anggotanya kepada Sudan, melalui keputusan dewan.

Polyanskiy menuduh Inggris dan Sierra Leone memiliki standar ganda karena pada konflik yang lain yakni Perang Gaza, mereka justru mendukung Israel. 

Perang meletus antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang merupakan saingannya pada bulan April 2023, yang menciptakan krisis pengungsian terbesar di dunia dan menewaskan puluhan ribu orang, menurut pejabat PBB.

Konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 11 juta orang mengungsi, termasuk 3,1 juta orang yang telah meninggalkan negara tersebut. 

Selain itu, 26 juta orang menghadapi kerawanan pangan yang parah, dengan bencana kelaparan yang diumumkan di kamp Zamzam di Darfur.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya