Berita

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy/Net

Global

Rusia Veto Resolusi PBB untuk Akhiri Perang Sudan

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 11:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan di Sudan, setelah veto dari Rusia.

Mengutip Al Jazeera pada Rabu, 20 November 2024, resolusi itu disiapkan oleh Inggris dan Sierra Leone, isinya mendesak agar pihak-pihak berkonflik segera menghentikan permusuhan. 

"Inggris dan Sierra Leone, mendesak semua pihak segera menghentikan permusuhan dan terlibat dalam dialog dengan itikad baik untuk memfasilitasi langkah-langkah menuju de-eskalasi guna mencapai kesepakatan cepat mengenai gencatan senjata nasional," ungkap laporan tersebut. 


Rusia adalah satu-satunya anggota dewan beranggotakan 15 orang yang memberikan suara menentang rancangan resolusi tersebut. 

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menggambarkan veto Rusia sebagai keputusan yang kejam, jahat, dan sinis. 

"Satu negara menghalangi dewan berbicara dengan satu suara. Satu negara adalah pemblokir," kata Lammy setelah pemungutan suara.

Wakil  Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy mengatakan pihaknya setuju bahwa konflik di Sudan memerlukan penyelesaian yang cepat dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan pihak-pihak yang bertikai menyetujui gencatan senjata. 

Kendati demikian, menurutnya, meskipun peran DK PBB adalah untuk membantu pihak-pihak yang bertikai mencapai tujuan tersebut, hal itu tidak boleh dilakukan dengan memaksakan pendapat masing-masing anggotanya kepada Sudan, melalui keputusan dewan.

Polyanskiy menuduh Inggris dan Sierra Leone memiliki standar ganda karena pada konflik yang lain yakni Perang Gaza, mereka justru mendukung Israel. 

Perang meletus antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang merupakan saingannya pada bulan April 2023, yang menciptakan krisis pengungsian terbesar di dunia dan menewaskan puluhan ribu orang, menurut pejabat PBB.

Konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 11 juta orang mengungsi, termasuk 3,1 juta orang yang telah meninggalkan negara tersebut. 

Selain itu, 26 juta orang menghadapi kerawanan pangan yang parah, dengan bencana kelaparan yang diumumkan di kamp Zamzam di Darfur.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya