Berita

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy/Net

Dunia

Rusia Veto Resolusi PBB untuk Akhiri Perang Sudan

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 11:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan di Sudan, setelah veto dari Rusia.

Mengutip Al Jazeera pada Rabu, 20 November 2024, resolusi itu disiapkan oleh Inggris dan Sierra Leone, isinya mendesak agar pihak-pihak berkonflik segera menghentikan permusuhan. 

"Inggris dan Sierra Leone, mendesak semua pihak segera menghentikan permusuhan dan terlibat dalam dialog dengan itikad baik untuk memfasilitasi langkah-langkah menuju de-eskalasi guna mencapai kesepakatan cepat mengenai gencatan senjata nasional," ungkap laporan tersebut. 

Rusia adalah satu-satunya anggota dewan beranggotakan 15 orang yang memberikan suara menentang rancangan resolusi tersebut. 

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menggambarkan veto Rusia sebagai keputusan yang kejam, jahat, dan sinis. 

"Satu negara menghalangi dewan berbicara dengan satu suara. Satu negara adalah pemblokir," kata Lammy setelah pemungutan suara.

Wakil  Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy mengatakan pihaknya setuju bahwa konflik di Sudan memerlukan penyelesaian yang cepat dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan pihak-pihak yang bertikai menyetujui gencatan senjata. 

Kendati demikian, menurutnya, meskipun peran DK PBB adalah untuk membantu pihak-pihak yang bertikai mencapai tujuan tersebut, hal itu tidak boleh dilakukan dengan memaksakan pendapat masing-masing anggotanya kepada Sudan, melalui keputusan dewan.

Polyanskiy menuduh Inggris dan Sierra Leone memiliki standar ganda karena pada konflik yang lain yakni Perang Gaza, mereka justru mendukung Israel. 

Perang meletus antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang merupakan saingannya pada bulan April 2023, yang menciptakan krisis pengungsian terbesar di dunia dan menewaskan puluhan ribu orang, menurut pejabat PBB.

Konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 11 juta orang mengungsi, termasuk 3,1 juta orang yang telah meninggalkan negara tersebut. 

Selain itu, 26 juta orang menghadapi kerawanan pangan yang parah, dengan bencana kelaparan yang diumumkan di kamp Zamzam di Darfur.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Tekuk Fiorentina 2-1, Napoli Tak Biarkan Inter Tenang

Senin, 10 Maret 2025 | 01:21

Polda Jateng Tegas Larang Petasan Sepanjang Ramadan

Senin, 10 Maret 2025 | 00:59

Kluivert Tiba di Jakarta Ditemani Mantan Pemain Man United

Senin, 10 Maret 2025 | 00:41

Cegah Bencana Seperti di Jabotabek, Menteri ATR/BPN Evaluasi Tata Ruang di Jatim

Senin, 10 Maret 2025 | 00:25

Asiang Versus JACCS MPM Finance, Peneliti IPD-LP Yakin Hakim MA Lebih Adil

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:58

Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Candulan, Okta Kumala Dewi Berharap Ada Solusi Jangka Panjang

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:41

PSU Empat Lawang Diikuti Dua Paslon, Pencoblosan pada 19 April 2025

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:20

Update Banjir dan Longsor Sukabumi: 5 Orang Wafat, 4 Orang Hilang

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:44

Menanti Keberanian Kejagung Bongkar Biang Kerok Korupsi Migas

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:30

PTPN IV PalmCo Siapkan 23 Bus untuk Mudik di Sumatera dan Kalimantan

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:18

Selengkapnya