Berita

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy/Net

Global

Rusia Veto Resolusi PBB untuk Akhiri Perang Sudan

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 11:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan di Sudan, setelah veto dari Rusia.

Mengutip Al Jazeera pada Rabu, 20 November 2024, resolusi itu disiapkan oleh Inggris dan Sierra Leone, isinya mendesak agar pihak-pihak berkonflik segera menghentikan permusuhan. 

"Inggris dan Sierra Leone, mendesak semua pihak segera menghentikan permusuhan dan terlibat dalam dialog dengan itikad baik untuk memfasilitasi langkah-langkah menuju de-eskalasi guna mencapai kesepakatan cepat mengenai gencatan senjata nasional," ungkap laporan tersebut. 


Rusia adalah satu-satunya anggota dewan beranggotakan 15 orang yang memberikan suara menentang rancangan resolusi tersebut. 

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menggambarkan veto Rusia sebagai keputusan yang kejam, jahat, dan sinis. 

"Satu negara menghalangi dewan berbicara dengan satu suara. Satu negara adalah pemblokir," kata Lammy setelah pemungutan suara.

Wakil  Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy mengatakan pihaknya setuju bahwa konflik di Sudan memerlukan penyelesaian yang cepat dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan pihak-pihak yang bertikai menyetujui gencatan senjata. 

Kendati demikian, menurutnya, meskipun peran DK PBB adalah untuk membantu pihak-pihak yang bertikai mencapai tujuan tersebut, hal itu tidak boleh dilakukan dengan memaksakan pendapat masing-masing anggotanya kepada Sudan, melalui keputusan dewan.

Polyanskiy menuduh Inggris dan Sierra Leone memiliki standar ganda karena pada konflik yang lain yakni Perang Gaza, mereka justru mendukung Israel. 

Perang meletus antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang merupakan saingannya pada bulan April 2023, yang menciptakan krisis pengungsian terbesar di dunia dan menewaskan puluhan ribu orang, menurut pejabat PBB.

Konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 11 juta orang mengungsi, termasuk 3,1 juta orang yang telah meninggalkan negara tersebut. 

Selain itu, 26 juta orang menghadapi kerawanan pangan yang parah, dengan bencana kelaparan yang diumumkan di kamp Zamzam di Darfur.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya