Berita

Tangkapan layar Rocky Gerung/RMOL

Politik

Polemik PIK-2 dan Said Didu

Rocky Gerung: Negara Mensponsori Ketegangan Kelas

SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 08:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Polemik proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) terus bergulir usai dipolisikannya Said Didu oleh sejumlah kelompok masyarakat. Polres Tangerang pun kabarnya tengah memproses laporan tersebut ke tahap penyidikan.

Said Didu dikenal lantang dalam memperjuangkan masyarakat yang tertindas akibat adanya proyek tersebut. Namun konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat serta masyarakat dengan pengusaha atau oligarki pun terjadi. 

Terkait itu, pengamat politik sekaligus aktivis senior, Rocky Gerung menjelaskan bahwa peran negara sangat penting dalam menyelesaikan konflik agraria seperti ini.
 

 
“Indonesia didesain untuk mendistribusikan keadilan. Negara didesain untuk menjamin bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dengan persaingan ekonomi. Tetapi negara juga menjamin bahwa para akumulator, terutama para pengusaha yang sekarang kita sebut sebagai pengusaha ekstraktif industri yang pertumbuhannya bisa dipercepat, itu berhak untuk mengejar keuntungan,” kata Rocky dikutip RMOL dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin, 18 November 2024.

Dengan kata lain, negara harus mewujudkan keadilan bagi semua pihak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lanjut Rocky, ketika mengacu pada pasal 33 UUD 1945, pembangunan ekonomi harus mencapai keadilan yang dilakukan oleh koperasi, pengusaha (swasta) dan BUMN. 

“Jadi sekali lagi negara bertanggung jawab terhadap distribusi. Yang bermasalah adalah kalau negara tidak mampu untuk mendistribusikan hasil akumulasi dari korporasi, itu artinya negara gagal dan negara membiarkan konflik berlangsung antara rakyat dengan oligarki,” jelasnya. 

“Nah ini yang sebetulnya mau kita baca secara lebih tajam bahwa negara mensponsori ketegangan kelas pada akhirnya,” tegas Rocky.

Ia menyebut kondisi itu berbahaya bagi kelangsungan negara sesuai cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila.
 
“Kan itu yang membahayakan persahabatan sosial kita. Itu yang membahayakan kemanusiaan yang adil beradab, membahayakan persatuan di Indonesia dan membahayakan sila kelima dari Pancasila,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya