Berita

Ilustrasi pameran otomotif GIIAS/Net

Otomotif

Kenaikan PPN 12 Persen Dorong Produsen Otomotif Kembangkan Produk Ramah Lingkungan

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 15:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai diterapkan pada Januari 2025 berpotensi membuat daya beli masyarakat menurun. Salah satu pihak yang akan terdampak dari kenaikan PPN ini adalah para pelaku industri otomotif.

"Kenaikan PPN 12 persen memang akan menjadi tantangan besar bagi industri otomotif Indonesia karena pasti akan mengurangi daya beli konsumen dan berpotensi menekan angka penjualan. Mengingat setiap transaksi ekonomi rantai pasok dari hulu ke hilir hingga distribusi dari produsen hingga dealer dan ke konsumen akan terkena dampak bertingkat dari kenaikan PPN 12 persen tersebut," ujar pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, saat dihubungi RMOL, Kamis, 14 November 2024. 

"Sehingga kenaikan harga lebih besar dari sekadar 1 persen dan PPN yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa tertentu, serta melibatkan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP-Pengusaha Kena Pajak, dan meskipun secara formal PPN dipungut oleh PKP, beban pajak ini pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir melalui harga kendaraan yang mereka beli," tuturnya.


Menurut Yannes, kenaikan PPN 12 persen ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pelaku industri otomotif di tengah kelesuan pasar yang masih belum pulih sepanjang 2024. 

Yannes pun menyarankan pelaku industri menerapkan langkah-langkah strategis dan inovatif demi menjaga daya saing dan menarik minat konsumen. 

"Selain menyesuaikan harga jual secara kompetitif, produsen otomotif disarankan fokus pada pengembangan produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti BEV, yang saat ini masih memperoleh insentif pemerintah. Serta menawarkan program pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau untuk meringankan beban konsumen," paparnya. 

Ditambahkan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, mengoptimalkan efisiensi operasional juga penting untuk menekan biaya produksi dan distribusi. Lalu untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan, wajib meningkatkan layanan purnajual.

Di sisi lain, lanjut Yannes, dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal yang stimulatif, seperti insentif pajak tambahan bagi produsen otomotif yang memiliki fasilitas produksi dalam negeri dan pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, akan memperkuat peralihan ke kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi dampak kenaikan PPN. 

"Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menemukan solusi jangka panjang yang dapat menjaga pertumbuhan industri otomotif dan menopang perekonomian nasional," demikian Yannes

Tarif PPN sebesar 12 persen harus dilaksanakan pada Januari 2025 sebagaimana amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan tahun ini.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PPN 12 persen harus dilaksanakan awal tahun depan agar APBN tetap sehat.

"Sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan. Tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa, bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya," ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November 2024.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya