Berita

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, diminta segera menyerahkan LHKPN ke KPK/RMOL

Politik

KPK Ingatkan Raffi Ahmad Segera Serahkan LHKPN

RABU, 13 NOVEMBER 2024 | 19:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Farid Ahmad alias Raffi Ahmad diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN ini paling lambat dilaporkan 3 bulan sejak dilantik.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Raffi Ahmad masuk sebagai pejabat yang harus menyerahkan LHKPN.


"Harus, harus. Pokoknya tiga bulan paling lambat dari dia diangkat, sekarang sudah jalan sebulan ya, tinggal dua bulan lagi," kata Pahala kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 13 November 2024.

Jika dalam waktu 2 bulan ke depan suami artis Nagita Slavina ini tidak menyerahkan LHKPN, maka KPK akan mengumumkannya kepada publik.

"Di UU enggak ada sanksinya, apalagi kayak dia enggak ada atasan yang katakan enggak di birokrasi kan? Jadi satu cara ya (dikasih tau ke) masyarakat," terang Pahala.

Sementara itu, lanjut Pahala, saat ini sudah ada sekitar 10 orang dari Kabinet Merah Putih (KMP) yang berkomunikasi dengan KPK terkait pengisian LHKPN. Akan tetapi, Pahala mengaku belum mendapatkan data siapa saja 10 orang dimaksud.

"Kita harapkan sebelum tiga bulan sudah semua lah gitu ya, supaya enak juga di kita kelihatan transparansinya. Nanti kita update ya pastinya berapa yang sudah, walaupun sekali lagi masih tiga bulan, jadi dua bulan lagi lah ya, kan sudah sebulan yang lalu diangkat. Paling kalau sudah dekat-dekat sebulan lagi baru kita suratin. Kan dia sudah tahu kewajibannya masing-masing. Kalau enggak ya pasti stafnya ngingetin lah," pungkas Pahala.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya