Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan bahwa mayoritas target Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya tidak tercapai. Hasil evaluasi menunjukkan hanya dua dari 16 target pembangunan Jokowi yang berhasil tercapai hingga 2024.
Data ini terungkap dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 yang dipaparkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa, 12 November 2024.
Dua indikator yang tercapai adalah nilai tukar petani dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sementara itu, tiga indikator lainnya yang diperkirakan dapat tercapai pada 2024 meliputi skor pola pangan harapan, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, serta angka kematian ibu.
Dalam Rapat Kerja (Raker) tersebut, Rachmat memaparkan target Jokowi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Target-target ini kemudian dibandingkan dengan baseline 2019 serta capaian pada 2023.
“Apa yang kami sampaikan di sini bersama kawan-kawan ada baseline tahun 2019, capaian tahun 2023, dan target RPJMN (2020-2024), serta RKP (2024)," ujar Rachmat.
Kementerian PPN mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 tercatat sebesar 5,02 persen, yang kemudian meningkat menjadi 5,05 persen pada 2023. Dalam RKP 2024, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan di kisaran 5,3-5,7 persen, sementara RPJMN menargetkan angka pertumbuhan antara 6,2-6,5 persen.
“Capaian yang diperkirakan ini, tidak tercapai,” kata Rachmat dalam raker tersebut.
Setidaknya ada empat parameter pembangunan jangka menengah di sektor perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, kontribusi industri pengolahan, dan tingkat pengangguran terbuka. Rachmat memperkirakan keempat indikator perekonomian tersebut tidak akan tercapai pada 2024.
Di sektor kesejahteraan sosial, yang juga terdiri dari empat indikator, meliputi tingkat kemiskinan, rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan nilai tukar petani. Rachmat menyebutkan bahwa hanya satu indikator yang telah tercapai, yaitu nilai tukar petani, sementara tiga indikator lainnya diperkirakan tidak tercapai.
"Nilai tukar petani ini agak baik karena targetnya, baseline 2019 100,90, dan capaian 2023 di 112,46. RPJMN 2020-2024 105, dan RKP 2024 105-108. Ini menunjukkan telah tercapai, sesuai dengan target yang kita sampaikan," jelas Rachmat.
Sementara itu, dalam sektor energi dan pangan terdapat empat indikator, yaitu skor pola pangan harapan, ketersediaan beras, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
Rachmat menyebut hanya satu indikator yang tercapai, yakni penurunan emisi GRK, yang mencapai 27,82 persen pada tahun lalu, sedangkan RPJMN dan RKP menargetkan di level 27,27 persen.
Di sisi lain, skor pola pangan harapan diperkirakan masih dapat tercapai pada 2024, mengingat capaian 2023 sebesar 94,1, sementara target RKP tahun ini adalah 95,2.
Sektor terakhir berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan indikator meliputi rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran, dan prevalensi stunting.
Tidak ada yang tercapai pada sektor ini, meski Rachmat menyebutkan ada dua indikator yang masih berpotensi tercapai, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka kematian ibu.
"Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas baseline 2019 8,75, lalu capaian di 2023 sebesar 9,13, RPJMN 9,18, RKP 9,29. Diperkirakan ini akan tercapai," ujar Rachmat.
Kemudian, angka kematian Ibu per 100 ribu kelahiran menetapkan baseline tahun 2015 sebesar 305, capaian tahun 2020 yaitu 189, lalu RPJMN dan RKP yang masing-masing 183 per 100 ribu kelahiran.
