Sebanyak 7 BUMN jumbo bakal dinaungi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan 7 BUMN yang dikelola BPI Danantara bukanlah perusahaan receh.
"BUMN yang dikelola Danantara memang bukan kaleng-kaleng dengan portofolio yang cukup mentereng, terutama dari sisi perbankan. Terlebih dia diantaranya merupakan BUMN penerima PSO," kata Nailul Huda kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 12 November 2024.
Menurutnya, pengelolaan aset tujuh BUMN itu akan sangat krusial ke depan oleh Danantara.
"Pasar juga masih melihat risiko pengelolaan aset oleh Danantara cukup besar. Dampaknya ke beberapa harga saham yang listing memerah," ujarnya.
Ia menambahkan jika 7 BUMN jumbo itu dikelola oleh Danantara akan rentan dari intervensi pemerintah.
"Investor khawatir pengelolaan aset oleh Danantara akan penuh dengan intervensi dari pemerintah terlampau dalam," tutupnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam rencana awal bakal meluncurkan embrio super holding BUMN, Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Kamis, 7 November 2024 lalu. Namun hal itu tertunda hingga Prabowo kembali ke tanah air usai lawatan ke luar negeri.
Danantara akan menaungi setidaknya tujuh BUMN jumbo pada tahap awal, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Bila menggabungkan total aset tujuh BUMN tersebut, maka dana kelolaan Danantara pada tahap awal ini akan mencapai nyaris Rp9 ribu triliun.
Peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024 lalu, namun harus ditunda sampai Presiden Prabowo Subianto selesai melakukan kunjungan kenegaraan ke lima negara. Badan ini dikepalai Muliaman Darmansyah Hadad yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.
