Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi/Ist
Keberadaan Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang pernah dibentuk Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999 dirasa perlu untuk masa saat ini.
Lembaga yang pernah berubah nama menjadi Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu hilang setelah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman.
Di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, nomenklatur Kemenko Maritim pun tak ada dalam Kabinet Merah Putih. Praktis kondisi ini mengkhawatirkan pembangunan sektor maritim Indonesia ke depan.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai adanya anomali keberlanjutan dari Presiden Jokowi dengan visi maritimnya ke pemerintahan Prabowo.
“Presiden Prabowo sepertinya memang tidak memiliki kecenderungan membangun kemaritiman. Alih-alih menghidupkan kembali Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang dibubarkan oleh Jokowi, dia malah mendirikan Dewan Ekonomi Nasional,” kata Siswanto kepada
RMOL, Jumat, 8 November 2024.
Padahal, lanjut dia, perbaikan ekonomi nasional yang porak-poranda oleh Jokowi dapat pula ditempuh melalui ekonomi maritim.
Menurut Siswanto, sama halnya dengan sektor energi yang memiliki Dewan Energi Nasional dalam mengorkestrasi kebijakan energi pemerintah, sektor maritim atau kelautan juga perlu dibentuk suatu dewan.
“Keberadaan Dekin atau DMI memiliki peran yang besar kalau tidak mau disebut amat sentral mengingat bidang kemaritiman pada zaman prabowo ini tersebar dan sangat susah dikoordinasikan walaupun ada Kemenko Pimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang menaunginya,” ungkap Siswanto.
Dilihat dari nomenklaturnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY lebih condong hanya di pembangunan infrastruktur dan pemetaan tata ruang.
Masih kata Siswanto, sektor pelabuhan dan pelayaran sangat vital dalam pembangunan kemaritiman nasional. Lingkup tersebut tidak cukup hanya ditopang oleh level direktorat jenderal di Kementerian Perhubungan saja.
“Perlu dihidupkan kembali DMI, karena ini sudah bicara kemampuan Indonesia di ranah global,” tegasnya.
“Adapun agenda utama bila DMI dihidupkan kembali adalah bagaimana caranya agar pelayaran dan pelabuhan nasional naik kelas. Jangan biarkan para eksekutif kedua sektor itu berjibaku sendiri di level internasional tanpa dukungan pemerintah sedikit pun,” tandasnya.
