Berita

Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)/Ist

Politik

Lembaga Survei Mulai Tinggalkan Persepi

KAMIS, 07 NOVEMBER 2024 | 18:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tiga lembaga survei keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Mereka adalah Poltracking Indonesia, Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Voxpol Center Research and Consulting.

Keputusan untuk keluar dari Persepi diawali oleh Poltracking Indonesia, lembaga survei yang didirikan Hanta Yuda lantaran keberatan dengan sanksi Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta 2024.

"Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi karena pertaruhan integritas," kata Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis, 7 November 2024.


Poltracking memandang, Dewan Etik Persepi tidak transparan menjelaskan perbedaan hasil survei dengan LSI yang menjadi dasar pemberian sanksi. 

"Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik," lanjut Masduri. 

PPI kemudian menyusul langkah Poltracking dengan keluar dari Persepi. Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno menyebutkan, langkah tersebut diambil sebagai bagian dari keputusan internal.

"Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Persepi," bunyi keterangan yang ditandatangani Direktur PPI, Sadam Husen Falahuddin.

Tidak sampai di situ, keputusan keluar dari Persepi juga dilakukan lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting.

"Benar (keluar dari Persepi)," singkat Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya