Berita

Direktur Utama BRI Sunarso/Ist

Bisnis

BRI Umumkan Langkah Strategis Ini Buat Dukung Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran

SENIN, 04 NOVEMBER 2024 | 18:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengumumkan langkah-langkah strategis untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas mineral dan produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit, sekaligus mendorong swasembada pangan dan energi.


Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki dua kerangka kerja utama dalam mendukung kebijakan tersebut, yang mencakup kerangka tujuan nasional dan kerangka peluang bisnis. 

“Berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto} kita, harus tumbuh minimal 6 persen, menurut hitungan BRI," kata Sunarso dalam keterangan yang diterima Senin 4 November 2024.

Sementara pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, yang dinilai Sunarso sudah sejalan dengan tujuan bersama untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Sunarso mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan,"tuturnya.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan hal tersebut nantinya akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," katanya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," jelas Sunarso.

Maka, lanjut dia, upaya itu juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan. 

"Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," ungkapnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk komestik. 
Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri. Kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.
"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," pungkas Sunarso.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya