Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Bahlil Ungkap Subsidi Energi Tak Tepat Sasaran Tembus Rp100 Triliun

SENIN, 04 NOVEMBER 2024 | 15:15 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Nilai subsidi energi yang tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dilaporkan mencapai Rp100 triliun.

Hal tersebut dikatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menyoroti subsidi listrik, LPG, BBM senilai Rp435 triliun yang tidak tepat sasaran.

"Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Itu gede angkanya, ya, kurang lebih Rp100 triliun," katanya dalam konferensi pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu 3 November 2024.


Menurut Bahlil, subsidi energi semestinya diperuntukkan bagi masyarakat yang kondisi ekonominya belum memadai. Namun, kenyataannya, kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi juga ikut menikmati bantuan ini. 

Berdasarkan keterangan Bahlil, temuan ini didasarkan pada laporan dari berbagai pihak, termasuk PLN, Pertamina, dan BPH Migas, yang menunjukkan adanya distribusi subsidi yang tidak sesuai target.

Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM itu untuk memimpin satuan tugas khusus yang bertugas mengevaluasi penyaluran subsidi energi. 

Satgas ini akan segera menggelar rapat perdananya pada Senin 4 November 2024, dengan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Jadi, nanti ada formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi biar tepat sasaran itu kita akan berikan BLT langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain," tutur Bahlil.

"Atau di-blending (kombinasi pemberian subsidi energi). Ada bagian yang memang kita langsung [kasih] ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya