Berita

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono/Ist

Politik

Suswono Jangan Recoki Parpol Lain

JUMAT, 01 NOVEMBER 2024 | 19:23 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono diingatkan tidak ikut campur urusan partai lain, terkait tujuh politikus Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

“Dia kan cawagub, ngapain ngurusin partai lain,” kata politikus Partai Nasdem, Bestari Barus dalam keterangannya, Jumat, 1 Oktober 2024.

Bestari mengaku tersinggung dengan pernyataan Suswono yang seolah-olah KIM plus harus mengikuti langkah PKS untuk memberikan sanksi kepada politikus yang mendukung Pramono-Rano.


“Partai saya ikut diseret-seret seolah-olah harus mengikuti apa yang dilakukan PKS,” kata Bestari.

Bestari menyarankan Suswono lebih memikirkan pencalonannya sebagai cawagub, ketimbang mengurusi partai lain.

“Jangan malah ngurusin partai lain, dia bukan bos di partai lain,” kata Bestari.

Bestari menilai pernyataan Suswono tersebut buntut dari rasa panik. Karena bagaimanapun dukungan tujuh politikus KIM potensi mempengaruhi dukungan masyarakat.

Ditambah lagi, kata Bestari, Suswono sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial sehingga harus melakukan klarifikasi .

“Pasti sangat berpengaruh, apalagi Suswono sempat salah ngomong," pungkas Bestari.

Sebelumnya, Cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, melakukan pertemuan tertutup dengan tujuh politikus dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kediamannya, di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Terkait hal tersebut, Suswono menyatakan kekecewaannya. Ia mengatakan ketujuh politikus tersebut seharusnya tunduk pada kebijakan partai.

Suswono mengatakan bahwa jika politikus PKS yang melakukan itu maka akan diberikan sanksi tegas karena melanggar etika.

“Etikanya kalau partai sudah melabuhkan ke pasangan mana, ya seluruh perangkat, apalagi dia anggota dewan,” kata Suswono.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya