Rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dengan Kemendagri dan penyelenggara pemilu/RMOL
Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, 27 November 2024, sejumlah Penjabat (Pj) Kepala Daerah terkesan tak malu-malu lagi menunjukkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon. Hal ini memunculkan dugaan ada penggunaan fasilitas dan uang negara oleh oknum Pj Kepala Daerah.
Untuk itu, anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menertibkan Pj Kepala Daerah yang ketahuan melakukan kampanye Pilkada 2024.
"Saya minta tindakan tegas dari Pak Mendagri terhadap Pj ini. Mungkin banyak, tapi satu ini yang ketahuan. Dan komitmen kita untuk pilkada saya mau uji dari sini dulu. Tidak usah yang besar-besar," kata Komarudin Watubun dalam rapat kerja bersama Kemendagri dan penyelenggara Pemilu, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2024.
Ia meminta agar para Pj Kepala Daerah tidak mencari uang lewat jalur haram seperti menyalahgunakan wewenangnya di daerah untuk kepentingan politik praktis.
"Kalau kepala daerah, Pj-Pj ini mau jadi tim sukses silakan, cari uang keluar. Jadi pengusaha, jadi tim sukses, jangan menggunakan Pj, menggunakan dana negara menyukseskan orang-orang tertentu," tegasnya.
Ia menyesalkan ada kasus Pj Walikota Jayapura dari ASN yang melakukan pelanggaran secara terang-terangan untuk Pilkada 2024 ini.
"Hari jumat jam 11 siang Pj mengumpulkan para lurah camat untuk mempersiapkan bagaimana cairkan uang dan bagaimana memenangkan calon tertentu," ungkapnya.
"Saya khawatir jangan sampai hal seperti ini (banyak terjadi), ini satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di daerah," sambungnya.
Lebih jauh, dia mengingatkan Mendagri bahwa sebulan lagi perhelatan Pilkada 2024 akan diselenggarakan. Diharapkan indeks demokrasi di Indonesia meningkat seiring adanya peningkatan kualitas pemilu di Indonesia.
"Sekarang indeks demokrasi kita itu rusak dengan pemilu kemarin, apapun alasannya itu. Oleh karena itu dengan pemerintahan Pak Prabowo, kita berharap mulai dengan pilkada ini harus dengan pilkada yang demokratis," ujarnya.
Karena itulah, dia meminta Tito Karnavian berani menertibkan para Pj Kepala Daerah yang cawe-cawe pada Pilkada 2024 ini.
"Saya sangat berharap Pak Tito, untuk urusan ini ditertibkan. Kalau daerah pedalaman kita tidak terjangkau. Ini Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua. Kalau kelakuan model begini, bagaimana di daerah-daerah yang tidak terjangkau," tegasnya.
"Jadi kalau tadi teman-teman sudah mempersiapkan pertemuan dengan Pj-Pj itu sangat tepat. Supaya kita tidak banyak sandiwara," demikian Komarudin Watubun.
