Rapat kerja Kemendagri dan penyelenggara pemilu dengan Komisi II DPR RI, Kamis, 31 Oktober 2024/RMOL
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan tidak ada kebocoran data pemilih untuk Pilkada 2024 di lembaga yang dipimpinnya. Kalaupun ada kebocoran data, kemungkinan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tito mengaku daftar pemilih potensial sudah diserahkan ke KPU. Di mana total pemilih untuk Pilkada serentak 2024 kurang lebih 207 juta orang.
"Kami serahkan langsung saat itu kepada ketua (KPU), 2 Mei 2024, Pak Hasyim Asyari saat masih (menjabat)," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Mendagri dua periode ini melanjutkan, data tersebut sudah diberikan dalam bentuk softcopy yang telah dienkripsi dan disusun berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota. Ia memastikan tidak akan terjadi kebocoran.
"Jadi karena sudah dienkripsi enggak mungkin akan terjadi kebocoran, kalau terjadi kebocoran tidak mungkin bocornya di Dukcapil Kemendagri. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan kebocoran di KPU sendiri," jelas Tito.
Data tersebut, kata Tito, telah diberikan KPU Pusat ke KPUD untuk melakukan verifikasi lapangan, dan Kemendagri membantu setiap bulan untuk melakukan pemantauan.
"Kita tahu setiap bulan data masyarakat ini bergerak. Ada yang wafat, ada yang masuk anggota TNI/Polri, enggak memenuhi hak pilih dan seterusnya, pindah alamat, nah ini selalu kita
update karena kita mendapatkan input dari seluruh kabupaten kota," paparnya.
"Nah setiap bulan, semua perubahan itu, pergerakan itu, kita serahkan kepada KPU Pusat untuk diteruskan kepada KPUD masing-masing untuk menjadi bahan melakukan verifikasi di lapangan. Sehingga akan terbentuk betul-betul data pemilih yang akurat yang permanen nantinya," demikian Tito Karnavian.
