Berita

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kementerian Perhubungan, Rabu, 30 Oktober 2024/instagram agusyudhoyono

Bisnis

Menko AHY Lanjutkan Satgas Pengendali Harga Tiket Pesawat

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
KAMIS, 31 OKTOBER 2024 | 12:47 WIB

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong penurunan harga tiket pesawat guna meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat. 

Pada era kabinet Indonesia Maju, Satuan Tugas (Satgas) Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional dibentuk oleh Menko Kemaritiman dan Investasi kala itu, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengendalikan lonjakan harga tiket pesawat.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kementerian tersebut sudah tidak ada lagi. Namun, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan bahwa upaya Satgas Supervisi Harga Tiket tetap berlanjut. 

"Kami akan terus mengelola satgas ini, demi kemudahan, kenyamanan, dan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat," ujar AHY saat berkunjung ke Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. 

AHY menekankan bahwa penurunan biaya transportasi berpotensi besar dalam mendorong perekonomian di berbagai wilayah. 

"Jika biaya transportasi terlalu tinggi, ini berdampak pada mobilitas dan produktivitas. Inilah yang akan kami pantau ke depan," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memantau perkembangan Satgas tersebut. 

Dudy berharap hasil nyata dari satgas ini bisa dirasakan masyarakat sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

"Harapannya, sebelum Nataru, kami sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas itu," tutur Dudy.

Menko AHY juga memberi arahan kepada Menteri Perhubungan untuk menekan angka kecelakaan transportasi di berbagai moda, baik darat, laut, maupun udara. 

"Kami tidak ingin ada kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materiil. Keselamatan manusia harus diutamakan," tegas AHY. Ia menekankan pentingnya regulasi transportasi yang menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama, tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi.

Peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, Dwi Ardianta Kurniawan, mengatakan, penerapan sistem multiprovider dalam suplai avtur dinilai bisa membantu menekan harga tiket pesawat.

Ia  mendukung gagasan ini guna mencegah praktik monopoli yang mempengaruhi harga avtur di Indonesia. 
Selain avtur, tingginya harga tiket juga disebabkan oleh pajak impor suku cadang dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Upaya pemerintah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya