Berita

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Dian Permata (kemeja hitam), dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2024/Repro

Politik

Kasus Netralitas Kepala Desa Diprediksi Terus Naik Jelang Pencoblosan Pilkada 2024

SELASA, 29 OKTOBER 2024 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kasus-kasus netralitas kepala desa dan aparaturnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, diperkirakan akan terus menanjak saat mendekati hari-H pencoblosan pada 28 November 2024.

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Dian Permata, menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin kemarin, 28 November 2024.

Dia menjelaskan, kerawanan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak akan jauh berbeda dengan yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.


"Isu netralitas kepala desa dan aparatur desa sebenarnya sudah mulai hangat di rezim Pemilu 2024," ujar Dian dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Menurut Dian Permata, model keserentakan pilkada di Indonesia tidak dimiliki negara-negara lain, karena pelaksanaannya di 504 kabupaten/kota dan 37 provinsi. 

"Artinya memang ini banyak tantangan, banyak tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan demokrasi elektoral kita yang kita impikan," tuturnya. 

Oleh karena itu, di balik tantangan-tantangan pelanggaran pemilu yang berpotensi terjadi, selain soal netralitas kepala desa dan aparaturnya juga ada politik uang hingga politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), juga ada peluang pembangunan demokrasi yang lebih baik. 

"Karenanya, isu ini (netralitas kepala dan aparat desa), prediksi kami, akan lebih naik karena memang rezimnya itu di rezim pilkada," paparnya. 

"Karena seperti kita ketahui teman-teman, kepala desa punya basis massa yang merupakan produk dari pilkada itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan magnet elektoralnya," demikian Dian. 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya