Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuai kritik pedas dari publik, lantaran mendorong Presiden Joko Widodo menjadi juru kampanye (jurkam) salah satu pasangan calon kepala daerah (cakada) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai, keinginan PPP agar Jokowi ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah, meskipun sudah purna tugas dari Presiden ketujuh RI potensi menimbulkan persepsi tidak baik di publik.
"Ini masalah etika, pak Jokowi kan mantan presiden yang seharusnya menjadi bapak bangsa, putranya masih menjadi wakil presiden," kata sosok yang kerap disapa Hensat itu, dalam keterangan tertulisnya kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 25 Oktober 2024.
Menurutnya, konflik kepentingan masih akan mencuat ketika Jokowi ikut serta dalma kampanye salah satu pasangan cakada, mengingat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka kini menjabat sebagai wakil presiden.
Apalagi, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mendapati Gibran terlihat bersama dalam momen tertentu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang didukung PPP, yakni Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
"Tanpa berkampanye untuk Ahmad Luthfi saya rasa publik sudah tahu jika Jokowi mendukung Ahmad Luthfi, ditambah lagi Gibran meski sudah terpilih menjadi wakil presiden ia ikut mengantarkan Luthfi ke KPU dan terlihat beberapa kali bersama Luthfi," tuturnya.
Karena itu, Hensat berpendapat Jokowi seharusnya tak berdiri di kandidat mana pun di Pilkada Serentak 2024, terutama Pilgub Jawa Tengah kali ini. Sehingga, sebagai Presiden ke-7 RI dia bisa menjadi bapak bangsa yang mengayomi seluruh kandidat Pilkada Serentak 2024.
"Ada dua alasan mengapa ia tak boleh berpihak, pertama dia adalah Presiden ke-7, kedua putranya menjabat sebagai Wakil Presiden, harusnya ia bisa menjadi bapak bangsa yang mengayomi seluruh kandidat, itu baik untuk demokrasi," demikian Hensat menutup.
