Anggota DPR Berharap Hukum Tak Lagi Jadi Alat Politik

Anggota Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen soal penegakan hukum. Tidak hanya jadi alat politik semata.

“Saya berharap penerapan hukum juga di masa yang sekarang tidak menjadi alat politik,” ujar Hillary kepada wartawan, Jumat, 25 Oktober 2024.

"Kita berharap Pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan, jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai, satu dua golongan tapi bisa untuk memperkuat aspirasi rakyat,” tambahnya.

Hillary pun meyakini Presiden Prabowo akan membawa kembali hukum sebagai alat pencari keadilan sesungguhnya, bukan alat politik.

“Saya yakin di pemerintahan yang baru ini bisa, karena Pak Prabowo sudah sampaikan langsung sendiri, demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Tapi harus ada pengawalan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo mengajak semua pihak untuk berani menghadapi kenyataan masih terjadinya kebocoran anggaran negara, penyelewengan, dan korupsi yang membahayakan masa depan dan generasi penerus bangsa.

Prabowo pun mengajak semua pejabat politik dan pejabat pemerintah di semua tingkatan untuk tidak takut menghadapi realita skandal perbuatan curang penuh penyimpangan, kolusi, antara oknum pejabat dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, dan tidak patriotik. Ia berkomitmen memberantas korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran.