Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Istimewa

Politik

Kesediaan PDIP di Luar Pemerintahan Cegah Dominasi Eksekutif

SELASA, 22 OKTOBER 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kesediaan PDIP berada di luar pemerintahan dinilai mampu mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan di ranah eksekutif seperti yang terjadi di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, kasus politik di pemerintahan Joko Widodo di mana eksekutif terlalu dominan tidak boleh terulang lagi. 

"Eksekutif tidak boleh lagi mendikte legislatif sehingga dalam beberapa kasus menjadi lembaga stempel. Yudikatif juga tak boleh lagi dapat didikte agar mengikuti kehendak eksekutif," tegas Jamiluddin kepada RMOL, Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurut Jamiluddin, langkah PDIP berada di luar pemerintahan sudah tepat. Sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan wewenang di eksekutif yang terlalu dominan. Sekaligus menyelamatkan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kesediaan PDIP berada di luar pemerintahan diharapkan dapat mencegah pemusatan kekuasaan di eksekutif," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo memerlukan check and balances agar sistem demokrasi berjalan baik.

"Hal ini tentu baik kepada Prabowo, karena peluang tergelincir menyalahgunakan kekuasaan dapat dicegah secara dini," demikian Jamiluddin Ritonga.

Populer

KPK Sita Mobil Mercy Rp2,3 Miliar dari Seorang Guru Spiritual

Selasa, 21 Januari 2025 | 21:11

SP: Periksa Semua Pendukung Pemagaran Laut Termasuk Pejabat ATR Tangerang dan Banten

Minggu, 19 Januari 2025 | 22:46

IKN Mangkraknya Lebih Spektakuler Dibanding Hambalang

Kamis, 16 Januari 2025 | 03:42

KPK Didesak Proses Laporan Dugaan Keterlibatan Jampidsus Terkait Lelang Aset Rampasan

Senin, 20 Januari 2025 | 18:31

KPK Panggil Almarhum Viryan sebagai Saksi Kasus Harun Masiku

Senin, 20 Januari 2025 | 14:08

Hanya Manusia Kerdil Tolak Pembangunan PIK 2

Senin, 20 Januari 2025 | 16:02

Mulyono Menuai Karma

Kamis, 16 Januari 2025 | 02:18

UPDATE

Wall Street Loyo, Tiga Indeks Utama Longsor Bareng

Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:24

Investor China Borong Saham NEST Lebih dari 8 Juta Lembar

Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:11

Soal Surat Mendag terkait Harga Minyakita, Ini Kata Sri Mulyani

Sabtu, 25 Januari 2025 | 06:47

Jangan Ada yang Bermain dalam Program Rumah Layak Huni

Sabtu, 25 Januari 2025 | 06:33

Kasus Korupsi Dana CSR BI, KPK Didesak Periksa 3 Anggota DPR RI Asal Lampung

Sabtu, 25 Januari 2025 | 06:21

Sempat Hilang, 2 Patung Rupang Kembali ke Vihara Dewi Welas Asih

Sabtu, 25 Januari 2025 | 06:00

Kunker ke India, Prabowo Dijaga Limosin Antipeluru Sepanjang 6,5 Meter

Sabtu, 25 Januari 2025 | 05:35

Prabowo Tamu Kehormatan India, IHSG Merah Merona

Sabtu, 25 Januari 2025 | 05:25

Kontroversi Tes Kehamilan di SMA Sulthan Baruna, Ini Penjelasan Disdik Jabar

Sabtu, 25 Januari 2025 | 05:19

Gelar Diskusi Panel, Komjen Dedi Prasetyo: Polri Terbuka dengan Masukan untuk Perbaikan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 05:02

Selengkapnya